KUBET – Berita dan video terkini dari Indonesia dengan sudut pandang lokal

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia menanggapi permintaan Universitas Indonesia (UI) yang meminta agar dirinya meminta maaf kepada civitas akademika buntut disertasinya.

Bahlil mengaku pihaknya menghargai permintaan dari UI tersebut.

Namun, dia belum mengetahui keputusan yang sudah dikeluarkan UI.

“Saya belum tahu, yang saya tahu cuma ini ya saya menghargai apa pun yang diputuskan oleh UI ya karena saya kan sebagai mahasiswa,” ujar Bahlil di Istana Negara, Jakarta, Jumat (7/3/2025).

Bahlil mengatakan pihaknya akan terlebih dahulu membaca putusan dari UI.

Baca juga: Respons Sekjen Golkar Soal Polemik Disertasi Bahlil: Alhamdulillah UI Tetap Berbasis Objektivitas

Nantinya, ia baru akan mengambil keputusan.

“Saya nanti membaca dulu melihat apa kira-kira yang harus dilakukan, tapi yang saya tau aja dari media juga yaitu adalah melakukan perbaikan dan memang sejak saya ujian terbuka dinyatakan belum selesai langsung karena harus ada perbaikan dan perbaikan saya masih berproses,” ucapnya.

Diberitakan sebelumnya, Universitas Indonesia (UI) meminta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia menyampaikan permintaan maaf kepada civitas akademika UI. 

Baca juga: UI Minta Bahlil Lahadalia Revisi Disertasi hingga Sampaikan Maaf ke Civitas Academica

“Permintaan maaf ke civitas akademika UI,” kata Rektor UI, Heri Hermansyah dalam jumpa pers di Fakultas Kedokteran UI, Salemba, Jakarta, Jumat (7/3/2025).

Permintaan ini menjadi bagian dari langkah evaluasi setelah disertasinya di Program Doktoral Sekolah Kajian Stratejik dan Global (SKSG) UI dinilai perlu perbaikan.

Heri mengatakan, pihaknya memberikan sanksi pembinaan kepada Bahlil, termasuk promotor, co-promotor hingga kepala program studi SKSG UI.

Menurut, hal tersebut kesepakatan empat organ UI di antaranya Dewan Guru Besar, Majelis Wali Amanat, Senat Akademik Universitas, dan Rektorat.

“Memutuskan untuk melakukan pembinaan. Pembinaan kepada promotor, co-promotor, direktur, kepala program studi, dan juga mahasiswa yang terkait sesuai dengan tingkat pelanggaran akademik dan etik yang dilakukan, proporsional secara objektif,” ujar Heri.

Direktur Humas, Media, Pemerintah, dan Internasional UI, Arie Afriansyah, mengatakan bahwa semua pihak terkait dalam kasus tersebut diminta untuk menyampaikan permintaan maaf, termasuk Bahlil.

“Dan kalau untuk permintaan maaf ya jelas tadi yang diminta adalah pihak-pihak terkait,” ucap Arie.

Ketua Umum Partai Golkar itu juga diminta untuk melakukan perbaikan penulisan disertasi.

“Ya seperti yang tadi rektor sampaikan. Jadi perbaikan itu nanti bagaimana karya tulis ilmiah pada umumnya, itu nanti akan ditentukan oleh promotor dan co-promotornya dan itu nanti tergantung bagaimana substansinya,” ungkapnya.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Jaksa penuntut umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melimpahkan berkas perkara Hasto Kristiyanto ke Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jumat, 7 Maret 2025.

Itu artinya Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tersebut akan segera diadili.

“Ya, jadi sesuai dengan proses tahapannya, hari ini dari pihak penuntut juga menyerahkan kepada Pengadilan Negeri Jakarta pusat, dan sudah diterima oleh panitera dan tercatat, jadi, tinggal nunggu proses berikutnya,” kata Ketua KPK Setyo Budiyanto kepada wartawan, di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (7/3/2025).

Terkait jadwal sidang perdana pembacaan dakwaan, Setyo belum bisa memberi kabar.

Komisaris jenderal polisi itu hanya meminta untuk menunggu jadwal penetapan sidang dari PN Jakarta Pusat.

“Ya, kami semua pasti tinggal menunggu saja penetapan dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat,” kata Setyo.

Diketahui tim penyidik KPK baru saja melimpahkan berkas perkara, tersangka, serta barang bukti kepada jaksa pada Kamis, 6 Maret 2025.

Lembaga antirasuah hanya butuh waktu 1 hari untuk kemudian melimpahkan berkas perkara Hasto ke pengadilan.

Menurut Pasal 52 ayat (1) UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, JPU memang diberi waktu paling lambat 14 hari kerja untuk mengajukan tersangka ke persidangan terhitung sejak tanggal penerimaan berkas perkara dari penyidik.

Adapun terdapat dua berkas perkara Hasto yang dilimpahkan, yakni terkait kasus dugaan suap pengurusan pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR 2019–2024 dan dugaan perintangan penyidikan.

Dalam kasus suap PAW, KPK sejatinya juga menetapkan advokat PDIP Donny Tri Istiqomah sebagai tersangka. Namun, KPK belum menahan Donny.

Perkara suap dan perintangan penyidikan ini merupakan pengembangan dari kasus yang telah lebih dulu menjerat eks Komisioner KPU Wahyu Setiawan dkk serta mantan caleg PDIP Harun Masiku (buron).

Adapun suap diduga dilakukan agar Harun ditetapkan sebagai anggota DPR melalui proses PAW. Caranya adalah dengan menyuap komisioner KPU saat itu, Wahyu Setiawan. Nilai suapnya mencapai Rp600 juta.

Suap itu dilakukan oleh Hasto bersama Donny Tri Istiqomah, Harun Masiku, dan Saeful Bahri. Suap kemudian diberikan kepada Agustiani Tio Fridelina dan juga Wahyu Setiawan.

Sementara itu, terkait dengan perkara dugaan perintangan penyidikan, Hasto melakukan serangkaian upaya seperti mengumpulkan beberapa saksi terkait Masiku dengan mengarahkan para saksi itu agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya.

Tak hanya itu, pada saat proses tangkap tangan terhadap Masiku, Hasto memerintahkan Nur Hasan–seorang penjaga rumah yang biasa digunakan sebagai kantornya–untuk menelepon Harun Masiku supaya merendam ponselnya dalam air dan segera melarikan diri.

TRIBUNNEWS.COM, KIEV – Rusia melancarkan serangan rudal besar-besaran terhadap Ukraina, dengan fokus pada infrastruktur energi dan gas, Jumat (7/3/2025) waktu setempat.

Serangan ini melibatkan 10 pengebom strategis Tupolev Tu-95MS dan sejumlah kapal perang di Laut Hitam.

Serangan ini dilaporkan oleh pejabat Ukraina, termasuk Menteri Energi Herman Halushchenko dan Gubernur Oblast Ternopil Vyacheslav Nehoda.

Halushchenko mengonfirmasi serangan tersebut menghantam fasilitas penting, yang mendorong tanggapan langsung dari tim darurat. 

“Serangan ini melukai sedikitnya dua orang di Poltava Oblast itu terjadi kurang dari dua minggu setelah pertemuan Presiden Volodymyr Zelensky dengan Presiden Donald Trump di Gedung Putih pada 27 Februari,” katanya.

Suspilne, penyiar publik Ukraina, melaporkan ledakan di Ternopil sekitar pukul 5 pagi, diikuti oleh ledakan di Kharkiv pada pukul 6:30 pagi. 

Di Poltava Oblast, wilayah tengah, sebuah rudal menghantam dua bangunan tempat tinggal, melukai seorang dewasa dan seorang anak, meskipun kondisi mereka masih belum jelas, kata pejabat setempat.

Gubernur Ternopil Oblast Vyacheslav Nehoda mengatakan kepada wartawan bahwa situs infrastruktur penting di wilayahnya rusak, yang berpotensi mengganggu pasokan gas.

“Petugas darurat sedang menilai situasi,” kata Nehoda, seraya menambahkan bahwa upaya pemulihan sedang dilakukan.

Halushchenko, yang berbicara di televisi nasional, menolak menyebutkan fasilitas mana yang terkena serangan tetapi menekankan skala operasi tersebut. 

“Petugas penyelamat dan energi dikerahkan di beberapa lokasi untuk menangani kerusakan,” katanya. Di Oblast Ivano-Frankivsk, Gubernur Svitlana Onyshchuk melaporkan serangan terhadap infrastruktur tetapi tidak ada korban jiwa.

Rudal Kalibr

Serangan ini menggunakan rudal Kalibr, sebuah senjata jarak jauh yang diluncurkan dari kapal perang Rusia di Laut Hitam.

Sebagai informasi, rudal jelajah ini dirancang untuk terbang pada ketinggian rendah guna menghindari deteksi, dengan jangkauan lebih dari 1500 mil.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menerima kedatangan delapan pengusaha besar Indonesia di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Kamis (6/3/2025) kemarin.

Delapan pengusaha yang hadir dalam pertemuan tersebut berasal dari berbagai sektor industri adalah Anthony Salim, Sugianto Kusuma, Prajogo Pangestu, Boy Thohir, Franky Widjaja, Dato Sri Tahir, James Riady, dan Tomy Winata.

Kedelapan pengusaha ini boleh dikatakan sebagai pebisnis raksasa di sektor pangan, properti, energi, keuangan, hingga manufaktur, sehingga mereka sering dijuluki sebagai ‘Naga’.

Melalui unggahan resmi di akun Instagram @sekretariat.kabinet, Presiden Prabowo tampak didampingi oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

Kehadiran 8 Naga di Istana itu tentu menjadi perhatian besar publik.

Masyarakat biasa hingga kalangan bisnis tentu bertanya-tanya mengenai proyek dan misi apa yang sedang mereka bicarakan.

Namun dijelaskan dalam unggahan Instagram @sekretariat.kabinet, pada kesempatan tersebut, Presiden berdiskusi mengenai perkembangan terkini di dalam negeri dan dunia global, serta program-program utama yang tengah dijalankan oleh pemerintah.

Adapun beberapa isu utama yang dibahas dalam pertemuan ini mencakup program makan bergizi gratis (MBG), infrastruktur, industri tekstil, swasembada pangan dan energi, industrialisasi, serta pembentukan Badan Pengelola Investasi Danantara.

Disebutkan juga, presiden mengapresiasi peran aktif para pengusaha dalam mendukung kebijakan pemerintah demi kesejahteraan masyarakat.

“Komitmen bersama ini menjadi fondasi kuat bagi stabilitas ekonomi nasional dan daya saing industri dalam negeri. Ke depan, sinergi antara pemerintah dan dunia usaha diharapkan semakin kokoh, membawa Indonesia menuju ekonomi yang mandiri dan berdaya saing tinggi, sesuai dengan visi besar Presiden Prabowo.”

Siapa ‘Naga’ yang Tidak Hadir?

Istilah mengenai “9 Naga” telah lama beredar di kalangan masyarakat Indonesia yang merujuk pada sekelompok pengusaha besar keturunan Tionghoa. 

Para pengusaha ini disebut memiliki pengaruh yang besar terhadap perekonomian negara. 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kejaksaan Agung berpeluang menjerat para tersangka korupsi tata kelola minyak mentah di Pertamina dengan Pasal tindak pidana pencucian uang (TPPU) usai diduga merugikan negara senilai Rp 193,7 triliun akibat perbuatannya.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Harli Siregar mengatakan, pasal itu bisa saja diterapkan jika dalam proses pengusutannya, para tersangka terbukti menikmati hasil kejahatannya.

Baca juga: Pimpinan Komisi XII DPR Dukung Penegakan Hukum Kasus Pertamina: Jangan Mudah Termakan Isu

“Bahwa misalnya para tersangka ini menikmati (hasil korupsi), ya semua kemungkinan itu terbuka (termasuk dijerat TPPU),” kata Harli kepada wartawan, Jumat (7/3/2025).

Akan tetapi lanjut Harli, saat ini penyidik masih mendahulukan pasal yang sebelumnya telah disangkakan terhadap Riva Siahaan Cs.

“Penyidik sekarang sedang fokus terhadap pasal persangkaan yang sudah ditetapkan, ditentukan,” pungkasnya.

Seperti diketahui, Kejaksaan Agung saat ini sedang mengusut kasus korupsi tata kelola Bahan Bakar Minyak (BBM) di Pertamina.

Dalam kasus yang merugikan negara Rp 193,7 triliun ini, Kejaksaan Agung sudah menetapkan 9 orang sebagai tersangka.

9 tersangka tersebut di antaranya Riva Siahaan selaku Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga, Sani Dinar Saifuddin selaku Direktur Feedstock And Produk Optimization PT Pertamina Internasional, Yoki Firnandi selaku Direktur Utama PT Pertamina International Shipping.

Baca juga: Respons Jokowi soal Kasus Korupsi di Pertamina: Diproses Saja Sesuai Hukum yang Ada

Kemudian Agus Purwono selaku Vice President (VP) Feedstock, Muhammad Kerry Andrianto Riza selaku Beneficial Owner PT Navigator Katulistiwa, Dimas Werhaspati selaku Komisaris PT Navigator Katulistiwa dan Gading Ramadhan Joedo selaku Komisaris PT Jenggala Maritim sekaligus Direktur Utama PT Orbit Terminal Merak.
Maya Kusmaya selaku Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga PT Pertamina Niaga, dan Edward Corne selaku Heavy Trading Operation PT Pertamina Patra Niaga.

Atas perbuatannya para tersangka dijerat Pasal 2 ayat 1 Juncto Pasal 3 Juncto Pasal 18 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 Juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

TRIBUNNEWS.com – Seorang pedagang di Pasar Manis Ciamis, Jawa Barat, bernama Titin, menjadi sorotan setelah berbohong kepada Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi.

Kepada Dedi, Titin mengaku kiosnya di Pasar Manis Ciamis ludes terbakar hingga merugi Rp600 juta.

“(Rugi) Rp600 juta. Habis (semua), Pak, (barang dagangan)” kata Titin dalam panggilan telepon dengan Dedi, seperti yang tampak dalam tayangan YouTube Kang Dedi Mulyadi Channel, Sabtu (1/3/2025).

Mendengar cerita Titin, Dedi lantas memberikan bantuan sebesar Rp5 juta.

Namun, belakangan terungkap, apa yang disampaikan Titin tidak sesuai fakta.

Kerugian Rp600 juta yang dikatakan Titin kepada Dedi, ternyata bohong.

Baca juga: 2 Kali Dedi Mulyadi Kena Tipu: Bantu Irma, tapi Uang Disalahgunakan, Kini Dibohongi Titin Ciamis

Lantas, siapakah sosok Titin?

Sosok Titin

Dalam tayangan YouTube Kang Dedi Mulyadi Channel, Titin menyebutkan dirinya menyandang gelar Haji.

Hal ini dikatakan Titin saat hendak berbicara dengan Dedi lewat sambungan telepon.

“Haji Titin. Saya, Pak (Haji Titin)” kata Titin, dikutip Tribunnews.com pada Rabu (5/3/2025).

Titin mengaku kesehariannya adalah berjualan baju di Pasar Manis Ciamis.

Selain berjualan di pasar, Titin juga menjajakan barang dagangannya secara online lewat TikTok.

“Jualan baju, Pak. Sekarang mah sama (jualan) di online, TikTok,” ujar Titin.

Saat ditanya omset penjualannya, Titin mengaku biasanya paling banyak meraup untung saat munggahan menjelang Ramadan dan Lebaran.

TRIBUNNEWS.COM, KIEV – Ketegangan meningkat di Laut Hitam setelah muncul laporan bahwa pesawat pengintai Perancis, E3 AWACS, bersama dua pesawat tempur Dassault Mirage 2000D, diduga memasuki zona kontrol pertahanan udara dekat semenanjung Krimea yang dikuasai Rusia.

Jika kabar ini benar, penetrasi “kawanan” pesawat tersebut dapat menandai eskalasi baru dalam interaksi konflik antara NATO dan Rusia.

Insiden ini dilaporkan terjadi pada hari ini (5/3/2025), dengan klaim yang muncul dari media Rusia yang menyatakan bahwa pesawat Perancis tersebut melintasi zona sensitif yang dipantau oleh sistem pertahanan udara Krimea.

Andrei Martyanov, seorang komentator militer Rusia, menyebut insiden ini sebagai sebuah “sinyal,” menandakan potensi provokasi dari pihak NATO.

Sumber-sumber Rusia mengeklaim bahwa E3 dan salah satu Mirage terbang dengan transponder mati, yang menyulitkan pelacakan publik seperti yang dilakukan oleh Flightradar24.

Pesawat E3 Sentry, yang merupakan tulang punggung pengawasan udara Perancis, dioperasikan oleh Angkatan Udara dan Angkatan Luar Angkasa Perancis dari Pangkalan Udara Avord.

Pesawat ini memiliki panjang 46,9 meter dan lebar sayap 44,5 meter, dilengkapi dengan radar AN/APY-2 yang mampu mendeteksi pesawat, rudal, dan kapal dalam jarak 250 mil.

Dalam misi ini, E3 tidak bersenjata dan bergantung pada perlindungan dari pesawat Mirage 2000D yang dilengkapi dengan rudal Exocet dan bom panduan laser.

Klaim ini muncul di tengah meningkatnya aktivitas pengawasan NATO di kawasan Laut Hitam sejak aneksasi Krimea oleh Rusia pada tahun 2014.

Misi pengawasan semacam ini sebelumnya dilakukan dari Rumania atau perairan internasional, tetapi memasuki zona pertahanan udara Krimea akan menjadi langkah berani yang berpotensi memicu respons dari Angkatan Laut Rusia atau sistem pertahanan udara di Sevastopol.

Reaksi Moskow sejauh ini hanya bersifat vokal.

Sumber anonim di TASS mengeklaim bahwa pesawat tempur Su-27 dikerahkan untuk mengawasi pesawat Perancis tersebut.

Dmitry Suslov, seorang analis yang berafiliasi dengan Kremlin, menyatakan bahwa NATO sedang “mendorong batasan” dan menyiratkan kemungkinan tindakan balasan jika penerbangan semacam ini terus berlanjut.

Namun, tidak ada konfirmasi dari sumber Barat, termasuk Perancis atau NATO, sehingga klaim ini tetap terikat pada narasi Rusia.

TRIBUNNEWS.COM – Timnas Indonesia berpotensi mendapat tujuh pemain naturalisasi terbaru pada agenda terdekat ronde 3 Kualifikasi Piala Dunia 2026.

Tim besutan Patrick Kluivert bakal melawat ke markas Australia dan menjamu Bahrain di SUGBK pada 20-25 Maret 2025.

Dua laga tersebut akan menentukan sekali posisi Timnas Indonesia pada klasemen grup C.

Timnas Indonesia sendiri sedang duduk di urutan ketiga dengan koleksi enam poin dari enam laga.

Kendati demikian, hasil yang diraih Timnas Indonesia bukanlah istimewa karena China yang menempati dasar (6) klasemen sedang mengoleksi raihan serupa.

Maka pada empat pertandingan tersisa, Timnas Indonesia membutuhkan poin penuh untuk mengadu nasib lolos ke putaran final sebagai dua perwakilan grup C.

Sejalan dengan itu, dibutuhkanlah skuad terbaik bagi pertandingan terdekat Timnas Indonesia.

Kabar baiknya, Timnas Indonesia kemungkinan ketambahan tujuh pemain naturalisasi untuk agenda terdekat.

Lantas siapa sajakah para pemain tersebut? Simak berikut di bawah ini.

7 Naturalisasi Timnas Indonesia di Kualifikasi Piala Dunia

1. Ole Romeny

Ole Romeny bisa dibilang calon debutan naturalisasi yang paling ditunggu penampilannya.

Pemain sayap-kanan ini telah mengucap sumpah WNI pada 8 Februari 2025 lalu.

Ole bisa mempertajam lini depan Timnas Indonesia yang telah mengoleksi enam gol di ronde 3 kualifikasi.

Adapun menjelang agenda Timnas Indonesia, kemampuan Ole Romeny juga telah terasah bersama Oxford United dengan catatan enam caps dan satu gol.

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Bayu Indra Permana

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Artis peran Bunga Zainal mengungkapkan kekecewaannya, ketika sempat merasa proses hukum terkait laporan atas dugaan penipuan berkedok investasi bodong, berjalan lamban.

Ia sempat mempertanyakan mengapa kasus lain bisa dengan cepat diumumkan ke publik setelah penetapan tersangka. 

Sementara laporannya masih belum mendapat kejelasan, padahal status tersangka sudah ditetapkan sejak lama.

Baca juga: Korban Investasi Bodong, Bunga Zainal ke Polda Beri Keterangan Tambahan, Jerat Rekan Bisnis ke Bui

Bunga sempat berpikir apakah kasusnya harus viral dulu agar polisi bisa denga  segera merilis tersangka dugaan penipuan investasi yang dilaporkan.

“Sebagai rakyat Indonesia, saya punya hak untuk bertanya. Jangan sampai kasus dibeda-bedakan,” tegas Bunga Zainal di Polda Metro Jaya Jakarta Selatan, Rabu (5/3/2025).

“Kita datang ke sini untuk meminta perlindungan, jadi harusnya diperlakukan sama. Apa harus viral dulu baru ada keadilan? Ya no viral no justice, harusnya jangan gitu,” ungkapnya.

Bunga juga mengungkapkan bahwa ia beberapa kali meminta kejelasan kepada penyidik, namun selalu mendapat jawaban bahwa kasusnya belum bisa dipublikasikan.

“Saya sudah beberapa kali bertanya, tapi jawabannya selalu tidak disarankan untuk dipublikasikan. Kalau begitu, sampai kapan? Padahal Polda Metro Jaya sendiri sudah memberikan komentar resmi di Instagram saya, katanya tinggal tunggu,” terangnya.

“Saya hanya bertanya, kenapa kasus lain begitu cepat dari tersangka langsung press release, sementara kasus saya belum? Bahkan yang dirilis lagi-lagi kasus lain, bukan kasus saya,” ucap Bunga Zainal.

Bunga Zainal sangat emosi karena ia ingin publik tahu sosok pelaku yang sudah menipu dirinya hingga Rp 15 Miliar.

“Saya gemas karena masyarakat juga perlu tahu siapa pelakunya, siapa tahu ada korban lain,” katanya.

Bunga mengaku bahwa selain menjalani pemeriksaan lanjutan, ia juga sengaja mendatangi Polda Metro Jaya untuk meminta klarifikasi langsung dari Kabid Humas.

“Saya datang ke sini bukan hanya untuk pemeriksaan, tapi juga ingin menanyakan langsung kepada pihak PMJ, khususnya Kabid Humas, kenapa sampai sekarang kasus saya belum juga ada press release,” terangnya.

“Ini sudah cukup lama sejak naik status tersangka, dan teman-teman media juga banyak yang bertanya,” sambung Bunga Zainal.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kejaksaan Agung (Kejagung) memeriksa pegiat otomotif, Fitra Eri sebagai saksi kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina, Subholding dan Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS) periode 2018-2023.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Harli Siregar menjelaskan, pemeriksaan terhadap Fitra Eri (FEP) dilakukan, Rabu (5/3/2025).

“FEP selaku Influencer Otomotif,” ucap Harli dalam keterangannya, Rabu (5/3/2025).

Sementara itu dihubungi terpisah, Fitra Eri membenarkan bahwa dirinya diperiksa penyidik Kejaksaan Agung.

Adapun materi yang ditanyakan terhadapnya, kata Fitra, menyangkut keahliannya di bidang otomotif dan ia mengaku diperiksa selama dua jam.

Baca juga: Dirut Pertamina Bertemu Prabowo di Istana, Bahas Kisruh BBM Oplosan?

“Ya betul dipanggil sebagai saksi (diperiksa) sekitar 2 jam. Ya, menyangkut keahlian di bidang otomotif,” jelas Fitra saat dikonfirmasi wartawan.

Lebih jauh Fitra menerangkan, saat proses pemeriksaan, ia tidak ditanyai terkait unsur tindak pidana korupsi dalam perkara tersebut.

Menurut dia, penyidik saat itu lebih banyak membahas terkait pengaruh Bahan Bakar Minyak (BBM) terhadap mesin kendaraan.

Baca juga: Jampidsus Kejagung: Masyarakat Tak Perlu Khawatir, Produk BBM Pertamina Sudah Sesuai Standar

Tak hanya itu, saat disinggung apakah dirinya mengenal terhadap sembilan tersangka, Fitra mengaku tidak mengenal mereka.

“Tidak ditanya tentang itu (perkara korupsi). (Ditanya) seputar BBM dan pengaruhnya ke mesin mobil, pertanyaan teknis umum. Dan saya tidak kenal dengan semua tersangka,” terangnya.

Dalam pemeriksaan ini, selain Fitra, penyidik Kejagung juga melakukan pemeriksaan terhadap tujuh saksi lainnya.

Di antaranya tiga pejabat dari Direktorat Jenderal Minyak dan Gas (Ditjen Migas) Kementerian ESDM berinisial MP, ARH dan CMS.

Sedangkan empat saksi lainnya yakni DM yang merupakan salah satu pejabat SKK Migas, AA pejabat dari PT Pertamina Persero, ESJ selaku pejabat di PT Pertamina Hulu Rokan dan ES selaku pejabat PT Pertamina Hulu Rokan WK Rokan.

Seperti diketahui, Kejaksaan Agung saat ini sedang mengusut kasus korupsi tata kelola Bahan Bakar Minyak (BBM) di Pertamina.

Dalam kasus yang merugikan negara Rp 193,7 triliun ini, Kejaksaan Agung sudah menetapkan 9 orang sebagai tersangka.

9 tersangka tersebut di antaranya Riva Siahaan selaku Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga, Sani Dinar Saifuddin selaku Direktur Feedstock And Produk Optimization PT Pertamina Internasional, Yoki Firnandi selaku Direktur Utama PT Pertamina International Shipping.

Kemudian Agus Purwono selaku Vice President (VP) Feedstock, Muhammad Kerry Andrianto Riza selaku Beneficial Owner PT Navigator Katulistiwa, Dimas Werhaspati selaku Komisaris PT Navigator Katulistiwa dan Gading Ramadhan Joedo selaku Komisaris PT Jenggala Maritim sekaligus Direktur Utama PT Orbit Terminal Merak.

Maya Kusmaya selaku Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga PT Pertamina Niaga, dan Edward Corne selaku Heavy Trading Operation PT Pertamina Patra Niaga.

Atas perbuatannya para tersangka dijerat Pasal 2 ayat 1 Juncto Pasal 3 Juncto Pasal 18 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 Juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.