Penulis: admin

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Sopian Faqih (36), pelaku pembunuhan brutal terhadap pria berinisial F, selingkuhan istrinya, telah ditetapkan sebagai tersangka.

Peristiwa tragis ini terjadi di Jalan Prepedan Dalam, Kamal, Kalideres, Jakarta Barat, pada Rabu (12/2/2025) pukul 19.30 WIB.

Kapolsek Kalideres, Kompol Arnold Julius Simanjuntak, mengonfirmasi bahwa tersangka telah diamankan oleh pihak kepolisian.

“Sudah tersangka dan sudah diamankan di Polsek,” ungkapnya kepada wartawan, Kamis (13/2/2025).

Kronologi Pembunuhan 

Arnold menjelaskan bahwa tersangka membawa senapan angin dan golok saat kejadian berlangsung.

Berkat laporan warga, tim kepolisian segera menuju Tempat Kejadian Perkara (TKP) dan berhasil mengamankan pelaku beserta barang bukti.

Berdasarkan penyelidikan, pembunuhan ini dipicu oleh rasa cemburu setelah pelaku mengetahui istrinya berselingkuh dengan korban.

Baca juga: Cemburu Buta, Pria di Kalideres Jakbar Tebas Tangan Selingkuhan Istri hingga Jari Putus

“Pelaku SF emosi setelah mengetahui adanya hubungan mesra antara istrinya dengan korban F,” terang Arnold.

Sebelum insiden terjadi, pelaku memancing korban datang ke lokasi dengan menggunakan ponsel istrinya.

Saat korban tiba bersama pacar dan seorang temannya untuk mengklarifikasi, pelaku yang sudah dipenuhi amarah langsung menyerangnya dengan golok.

Korban sempat berusaha kabur, namun terjatuh.

Saat itulah, pelaku membacoknya secara brutal hingga beberapa bagian tubuh korban terluka parah dan jari tangannya putus.

Adik korban yang mencoba menolong juga ikut dikejar oleh pelaku.

Tidak puas, tersangka kemudian masuk ke rumahnya, mengambil samurai dan senapan angin, lalu kembali ke lokasi dalam kondisi mengamuk.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Mantan pejabat Mahkamah Agung (MA) Zarof Ricar mengakui pernah diberi cek senilai Rp 2 miliar oleh pengacara Ronald Tannur, Lisa Rachmat. Namun, ternyata cek tersebut ternyata tidak bisa dicairkan alias kosong.

Pernyataan itu Zarof ungkapkan saat memberikan keterangan sebagai saksi dalam sidang kasus suap vonis bebas Ronald Tannur dengan terdakwa tiga hakim Pengadilan Negeri Surabaya di Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa (11/2/2025).

Ketiga terdakwa tersebut yakni hakim Erintuah Damanik, Mangapul dan Heru Hanindyo. 

Awalnya Jaksa penuntut umum (JPU) mencecar Zarof terkait adanya penyerahan cek yang diberikan oleh Lisa Rachmat.

Zarof dalam sidang mengakui, saat itu pengacara Lisa Rachmat memang pernah memberikan sebuah cek yang di sana tertulis angka Rp 2 miliar.

“Betul, lupa saya Rp 2 M atau Rp 1 M,” kata Zarof.

Baca juga: Pengadilan Laporkan Razman Nasution Dkk ke Bareskrim Buntut Sidang Ricuh hingga Naik Meja Sidang

Kendati demikian lanjut Zarof, bahwa cek senilai Rp 2 miliar yang diberikan oleh Lisa ternyata merupakan cek kosong.

Hal itu diketahui usai dirinya berniat mencairkan cek yang sebelumnya telah diberikan.

“Waktu itu Rp 2 M tapi gak ada isinya. Saya kembalikan (ke Lisa Rachmat),” tutur Zarof.

Hanya dalam kesempatan itu tidak dijelaskan maksud pemberian cek yang oleh Lisa untuk  Zarof Ricar.

Selain itu, dalam sidang tersebut juga terungkap permintaan Zarof terhadap Lisa.

Zarof menyatakan, dirinya menyarankan agar Lisa memberikan uang dalam bentuk dollar jika hendak memberinya sejumlah uang.

Hal itu diakui Zarof usai dikonfirmasi langsung oleh Jaksa di ruang sidang.

Baca juga: Polri Duga Ada Keterlibatan Pegawai Kementerian di Kasus Pemalsuan Sertifikat Pagar Laut Tangerang

“Pernah menyarankan Lisa kalau mau kasih pakai dollar saja kalau rupiah terlalu banyak?,” tanya Jaksa.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan iuran BPJS Kesehatan sudah seharusnya naik tahun ini karena inflasi biaya kesehatan mencapai 15 persen setiap tahun.

Karenanya, besaran iuran BPJS kesehatan juga perlu disesuaikan agar terjaga keberlangsungan BPJS Kesehatan.

“Setiap tahun naiknya 15 persen, kan tidak mungkin uang yang ada sekarang itu bisa menanggung kenaikan yang 15 persen itu,” kata Budi dalam Rapat Kerja dengan Komisi IX DPR RI, pada Selasa (11/2/2025).

Budi menambahkan, iuran BPJS Kesehatan terakhir kali naik di tahun 2020 atau 5 tahun lalu. 

Jika iuran BPJS kesehatan tidak disesuaikan, maka kondisi keuangan BPJS Kesehatan akan kritis dan tidak akan lagi mampu bertahan.

“Sama aja kita ada inflasi 5 persen, kita bilang gaji pegawai negeri, menteri nggak boleh naik selama 5 tahun, itu kan agak menyedihkan juga, kalau kita bilang ke karyawan kita, supir kita gaji nggak naik selama 5 tahun, pada inflasi 15 persen, kan nggak mungkin,” ucapnya.

Namun, Budi menyebut kenaikan iuran BPJS kesehatan tersebut harus dijalankan dengan adil tanpa menyasar masyarakat miskin. 

Menurutnya, masyarakat miskin tetap mendapat bantuan pemerintah jika kenaikan iuran benar dilakukan.

“Nah kalau naik sekarang kita mesti adil, gimana caranya yang miskin jangan kena, itu tugasnya kita kan. Itu sebabnya yang miskin tetap akan di cover 100 persen, PBI (Penerima Bantuan Iuran). Yang akan naik artinya bebannya pemerintah, dan pemerintah nggak apa-apa secara konstitusi kan tugas kita,” ujarnya.

Budi mengatakan kenaikan iuran BPJS kesehatan bukanlah kebijakan populer, namun perlu segera diputuskan.

Baca juga: Kemenkes Akan Ubah Sistem Pembayaran Klaim BPJS Kesehatan ke Rumah Sakit, Ini Alasannya

Sebab, jika dibiarkan tanpa ada kenaikan, dikhawatirkan kondisi ini justru berbahaya bagi BPJS Kesehatan dan masyarakat.

“Jadi memang ini bukan sesuatu yang populer, tapi somebody harus ngomong gitu kan, kalau enggak kita nanti di ujung-ujung meledak, malah bahaya,” ujarnya.

“Lebih baik kita bilang secara jujur, bahwa dengan kenaikan inflasi kesehatan 10-15 persen per tahun, sedangkan tarif BPJS yang nggak naik 5 tahun, itu kan nggak mungkin, jadi harus naik,” tandasnya.

Di sisi lain, Kemenkes akan mengubah sistem pembayaran klaim BPJS kesehatan ke rumah sakit. 

Budi menjelaskan saat ini Indonesia menerapkan sistem INA-CBG’s dalam pembayaran klaim BPJS ke rumah sakit. 

Baca juga: Kemenkes Akan Ubah Sistem Pembayaran Klaim BPJS Kesehatan ke Rumah Sakit, Ini Alasannya

INA-CBG’S itu merupakan sistem pembayaran klaim oleh BPJS Kesehatan kepada Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL) atas paket layanan yang didasarkan kepada pengelompokan diagnosis penyakit dan prosedur.

Budi mengatakan model INA-CBG’s yang diimpor dari Malaysia tidak sepenuhnya sesuai dengan kondisi di Indonesia, baik dari segi paket tarif maupun kecocokan dengan jenis layanan rumah sakit di tanah air.

“Kita mau ubah menjadi Indonesia DRG Group. Kenapa? Karena kita ambil INA-CBG’S kita ambil itu modelnya model Malaysia, kita import saja. Jadi, banyak yang belum cocok dengan kondisi di Indonesia dan juga paket-paketnya juga enggak cocok,” kata Budi.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Presiden Turkiye Recep Tayyip Erdogan melakukan kunjungan kenegaraan ke Indonesia 11-12 Februari  2025. Presiden Erdogan tiba di Indonesia pada, Rabu, (11/2/2025).

Ketibaan Presiden Erdogan bersama Ibu Emine Erdogan disambut langsung oleh Presiden Prabowo Subianto di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta sekitar pukul 18.36 WIB.

Pantauan Tribunnews di lokasi begitu turun dari pesawat, Erdogan langsung disalami Presiden Prabowo Subianto.

Kedatangan Erdogan juga disambut pasukan Jajar kehormatan Paspampres.

Kedatangan Erdogan bersama sang istri juga disambut guyuran hujan.

Usai bersalaman Presiden Prabowo dan juga Presiden Erdogan jalan di karpet merah untuk kemudian menuju kendaraan Mercedes-Benz Maybach hitam.

Erdogan dan Prabowo satu mobil meninggalkan Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma Jakarta.

Sebelum meninggalkan Lanud Halim Presiden Prabowo dan Erdogan sempat melambaikan tangan kepada awak media.

Keduanya tidak memberikan komentar sedikit pun saat meninggalkan Pangkalan Udara.

Tampak mendampingi Presiden Prabowo yakni Menteri Pertahanan Sjafri Sjamsoeddin, Menteri Luar Negeri Sugiono, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

TRIBUNNEWS.COM – Terjadi dua kasus keracunan massal yang dialami ratusan orang di Sleman, Yogyakarta.

Tepatnya Dusun Krasakan, Kalurahan Lumbungrejo, Tempel dan Dusun Sanggrahan, Tlogoadi, Mlati.

Di Krasakan, ratusan warga mengalami mual, demam, nyeri otot, hingga dehidrasi setelah mengonsumsi makanan yang dihidangkan dalam sebuah acara pesta pernikahan yang dihadiri 500 tamu pada Sabtu (8/2/2025).

Pada hari yang sama, di Dusun Sanggrahan, puluhan warga mengalami mual, diare, lemas, nyeri sendi, pusing kepala, muntah, kram perut, hingga sesak napas setelah mengonsumsi makanan di sebuah acara arisan.

Dilansir Tribun Jogja, imbas kasus ini ada delapan orang saksi yang sudah diperiksa Polresta Sleman.

Mereka adalah penyelenggara hajatan, korban yang sudah sehat, maupun penyedia makanan, termasuk penyaji siomay. 

“Sudah, sudah kami periksa (pembuat siomai). Semua penyelenggara, penyedia makanan juga kami periksa semua termasuk ada beberapa korban yang sudah sehat kami periksa.” 

“Kurang lebih ada 8 orang yang diperiksa,” kata Kapolresta Sleman, Kombes Pol Edy Setyanto Erning Wibowo, Selasa (11/2/2025). 

Diberitakan sebelumnya, kondisi keracunan yang dialami warga di Dusun Krasakan berangsur melandai. Sampai Selasa siang, hampir tak ditemukan lagi kasus baru.

Berdasarkan data sementara, akumulasi jumlah korban keracunan ada 162 orang, tetapi setelah divalidasi menjadi 148 jiwa.

Dari jumlah tersebut, sebagian warga kondisinya sudah membaik dan menjalani rawat jalan.

Baca juga: Sleman Berstatus KLB Keracunan Pangan: Kronologi Kejadian, Dugaan Penyebab, dan Jumlah Korban

Sementara itu, jelas Kepala Puskesmas Tempel 1, Diana Kusumawati, 47 lainnya masih opname di rumah sakit (RS). 

“Hari ini alhamdulillah sudah landai, kasusnya juga sudah banyak berkurang. Hampir tidak ada kasus baru lagi.” 

“Mudah-mudahan sudah selesai tinggal menyelesaikan yang kemarin. Yang masih opname di rumah sakit 47 orang,” ujar Diana Kusumawati, Selasa.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Fraksi PDIP, I Nyoman Parta, mempersoalkan ketidakhadiran Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dalam rapat pembahasan revisi Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (UU Minerba).

Rapat tersebut berlangsung di ruangan Baleg DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (11/2/2025).

Hadir dalam rapat tersebut perwakilan pemerintah di antaranya Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung.

Nyoman mengatakan, ketidakhadiran dua menteri tersebut tidak sesuai dengan kebiasaan dalam pembahasan revisi undang-undang.

“Kalau bapak mengundang menteri, menterinya yang harus hadir. Harusnya menteri yang hadir. Itu kebiasaan saya dulu di Komisi VI. Kalau Menterinya enggak datang kita enggak jadi rapat,” kata Nyoman dalam rapat.

Menanggapi hal tersebut, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menjelaskan, dalam surat presiden (Surpres) dikatakan bahwa menteri tidak diharuskan hadir bersamaan untuk mewakili pemerintah.

“Di dalam Supres; satu, bahwa menteri itu boleh sendiri-sendiri atau bersama-sama, itu pemerintah,” ujar Supratman.

Selain itu, kata Supratman, DPR periode sebelumnya memutuskan bahwa rapat boleh diwakili oleh wakil menteri. 

“Jadi sejak periode yang lalu, menteri tidak mutlak harus datang. Tetapi wakil menteri pun boleh mewakili menteri untuk hadir dalam rapat kerja,” tuturnya.

Hal senada disampaikan anggota Baleg DPR Fraksi Demokrat, Benny Harman. Dia mengatakan, kehadiran salah satu perwakilan pemerintah sudah cukup untuk mewakili Presiden dalam rapat tersebut.

“Jadi tidak wajib tiga-tiganya datang. Salah satu saja datang, itu sudah cukup itu mewakili presiden. Bahwa menteri ndak datang yang lain-lain itu ya mungkin beliau ndak menganggap penting ini, ndak masalah,” tegasnya.

Laporan Wartawan TribunSolo.com, Ahmad Syarifudin

TRIBUNNEWS.COM, SOLO – Puluhan orang yang menamakan diri sebagai Aliansi Rakyat Bergerak menggelar konvoi motor melintasi sekitar kediaman Mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Sumber, Banjarsari, Solo, Jawa Tengah, Minggu (9/2/2025).

Baca juga: Jokowi Tak Ambil Pusing soal Marak Coretan Adili Jokowi: Cara Ungkapkan Ekspresi

Koordinator Aksi Usman Amirodin mengatakan, Jokowi layak diadili karena membuka investasi dari China salah satunya di Pantai Indah Kapuk (PIK). 

Menurutnya investasi tersebut merupakan bentuk penjajahan oleh negara China.

Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk bela negara melawan penjajah.

“Kami melihat kondisi bangsa dan negara Indonesia ini dijajah oleh kekuatan asing terutama China Komunis. Kalau sudah begitu UUD 1945 diamanatkan untuk bela negara,” jelasnya saat ditemui usai aksi.

Dalam pantauan Tribun mereka tiba di Persimpangan Sate Sumber pukul 11:12 WIB. Setelah itu mereka belok ke Jalan Ki Mangun Sarkoro. Saat melewati persimpangan mereka berteriak-teriak, “Adili Jokowi.”

Baca juga: 15 Titik Vandalisme Adili Jokowi Ditemukan di Jogja: Reaksi Warga hingga Satpol PP Turun Tangan

Ia juga menyinggung adanya pagar laut yang erat kaitannya dengan PIK.

Menurutnya ini bukti semasa pemerintahan Jokowi mengutamakan investasi China ketimbang kepentingan bangsa Indonesia.

“Di bawah pemerintahan Jokowi mengutamakan kepentingan China Komunis. PIK 1, PIK 2. Mosok laut bisa disertifikatkan,” jelasnya.

Meski menuntut agar Jokowi diproses secara hukum, ia tidak menggelar aksi di hadapan para penegak hukum. Ia mengklaim proses hukum telah dijalankan di Jakarta.

Baca juga: Periksa CCTV, Polresta Yogyakarta Buru Pelaku Vandalisme Adili Jokowi yang Tersebar di 15 Titik

“Di Jakarta sudah berproses melaporkan Jokowi ke Mahkamah Konstitusi, kejaksaan, kepolisian. Kami memberikan dukungan mudah-mudahan tidak hanya di Solo,” tuturnya.

Merespon hal tersebut Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) menanggapi dengan santai. “Ya itu cara mengungkapkan ekspresi. Cara mengungkapkan ekspresi,” kata Jokowi.

​Laporan Wartawan Tribun Solo, Tri Widodo

TRIBUNNEWS.COM, KLATEN – Sutarwan (67) ditemukan sudah dalam kondisi tak bernyawa, di sungai Birin Desa Kadilanggon, Kecamatan Wedi, Klaten, Jawa Tengah, Minggu (9/2/2025). Warga Dukuh Sapit Urang RT 02 RW 06 tersebut ditemukan oleh tim SAR gabungan sekira pukul 04.27 WIB.

Baca juga: Kondisi Puluhan Santri Ponpes di Ponorogo yang Keracunan setelah Santap Sate Gulai Kambing

Sebelumnya, penggembala kambing tersebut dinyatakan hilang terseret arus sungai, Sabtu(8/2/2025) sore. Jelang petang, seluruh kambing miliknya pulang tanpa sang gembala dan sempat menghebohkan warga. Namun Sutarwan belum ditemukan.

Karena curiga, sang anak kemudian mengecek tanggul sungai yang menjadi lokasi penggembala kambing itu. Hanya saja, korban tidak ada di lokasi.

Melainkan, hanya ada pecut, rokok, sandal dan air minum yang ditemukan. “Survivor sudah ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Korban telah diserahkan ke pihak keluarga,” kata Kepala Bidang PB, Relawan, Diklat dan PMR, PMI Cabang Klaten, Nur Tjahjono Suharto.

Baca juga: Fakta Sate Gulai Kambing Diduga Penyebab Keracunan Massal di Ponorogo, Pemilik Katering Diperiksa

Warga sempat mencari Sutarwan di sepanjang pinggir sungai namun tidak ditemukan. Akhirnya Tim SAR Kabupaten Klaten, Jawa Tengah menerjunkan tujuh personel untuk mencari Sutarwan.

TRIBUNNEWS.COM – Tim SAR gabungan menemukan jasad seorang pria di perairan Desa Sabatang, Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara, Sabtu (8/2/2025) pukul 10.30 WIT.

Korban teridentifikasi sebagai Sahril Helmi, jurnalis Metro TV yang dinyatakan hilang setelah insiden ledakan speedboat pada Minggu (2/2/2025).

Penemuan ini mengakhiri pencarian selama hampir enam hari setelah speedboat yang ditumpangi korban mengalami ledakan di perairan Gita.

Ledakan tersebut menyebabkan korban terpental ke laut dan hilang sejak insiden terjadi.

Kabid Humas Polda Maluku Utara, Kombes Pol Bambang Suharyono, mengatakan bahwa jenazah ditemukan dalam kondisi sulit dikenali, sehingga perlu dilakukan proses identifikasi melalui pemeriksaan ante mortem dan post mortem serta konfirmasi dari pihak keluarga.

“Berdasarkan hasil identifikasi forensik dan keterangan keluarga, dipastikan bahwa jenazah tersebut adalah Sahril Helmi,” ujar Bambang dalam keterangan pers.

Setelah proses identifikasi, jenazah dievakuasi ke RSUD Babang Halmahera Selatan sebelum dipulangkan ke rumah duka di Desa Bisui, Gane Timur Tengah, melalui Pelabuhan Saketa.

Pemakaman korban dilakukan pada hari yang sama.

Ledakan speedboat ini menyebabkan empat orang meninggal dunia. Berikut daftar korban:

• Bharatu Mardi Hadji (anggota Ditpolairud Polda Maluku Utara)

Baca juga: Kapal Basarnas Ternate Meledak, Ibu Jurnalis Metro TV: Saya Tak Mau Anak di Lautan, Tolong Cari

• Fadli M. Malagapi (anggota Basarnas Ternate)
• M. Riski Esa (anggota Basarnas Ternate)
• Sahril Helmi (jurnalis Metro TV)

Tujuh orang lainnya berhasil selamat, termasuk anggota Basarnas, jurnalis, dan Ditpolairud Polda Maluku Utara.

Menurut Dirpolairud Polda Maluku Utara, Kombes Pol Azhari Juanda, evakuasi korban melibatkan berbagai pihak, termasuk anggota Marnit Bacan, Pos SAR Bacan, wartawan, dan Korem 152 Babullah.

“Korban telah dipulangkan ke kampung halamannya menggunakan KRI Mata Bonsang pada pukul 15.25 WIT,” ujar Azhari.

Insiden ini terjadi saat rombongan Basarnas Ternate sedang melakukan pencarian nelayan hilang. Speedboat yang ditumpangi mengalami ledakan di tengah perjalanan.

Sebanyak 11 orang berada di kapal saat kejadian. Pihak berwenang masih menyelidiki penyebab pasti ledakan tersebut.

Sebagian artikel telah tayang di TribunAmbon.com dengan judul Polisi bersama Jurnalis dan Tim SAR evakuasi jenazah korban ledakan Speed Boat RIB 04

(Tribunnews.com/Mohay) (TribunAmbon.com/Salama/Julfikram)

TRIBUNNEWS.COM – Kasus penyekapan dan penganiayaan yang dialami dua bocah di Makassar, Sulawesi Selatan masih dalam proses penyelidikan.

Kedua korban berinisial SF (9) dan IS (8) telah dievakuasi ke RS Bhayangkara Makassar.

Mereka ditemukan di dalam rumah dalam kondisi penuh luka pada Senin (3/2/2025) lalu.

Kapolres Pelabuhan Makassar, AKBP Restu Wijayanto, menyatakan ada enam saksi yang telah diperiksa termasuk kakak, ayah serta ibu tiri korban.

“Jadi total saksi yang sudah diperiksa oleh pihak Satreskrim sudah ada enam orang dan sudah dipetakan kembali terkait peran dari masing-masing,” ucapnya, Minggu (9/2/2025).

Diduga pelaku penganiayaan lebih dari satu orang, namun penyidik belum mengungkap identitasnya.

“Sementara kita masih mengumpulkan keterangan dan akan menggelar untuk penentuan tersangka.”

“Terduga pelaku sebanyak empat orang, terdiri dari dua dewasa dan dua di bawah umur,” lanjutnya.

Korban telah menjalani operasi dan kondisinya berangsur membaik.

Selain dianiaya, kedua korban juga tak diberi makan selama disekap di rumah.

“Sampai saat ini, keduanya masih dirawat dan dalam tahap pemulihan. Kami sangat konsen dengan pemulihan kesehatan dari kedua korban, yang saat ini masih dalam keadaan kurang gizi. Mereka terus dipantau oleh dokter ahli, termasuk dokter anak dan ahli gizi,” tandasnya.

Baca juga: Motif Ayah Kandung dan Ibu Tiri di Makassar Sandera 2 Anaknya, Polisi: Korban Dianggap Anak Nakal

Diketahui, korban tinggal bersama ayah berinisial AY (37) serta ibu tiri, NI (28).

Kasus ini terungkap setelah warga membuat laporan dan petugas kepolisian mendatangi lokasi kejadian.

AKBP Restu Wijayanto, mengatakan korban sempat ditaruh di toilet pada Jumat (31/1/2025) dan ditemukan petugas pada Senin (3/2/2025).