Penulis: admin

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan, PT Pegadaian (Persero) dan PT Bank Syariah Indonesia akan menjadi pengelola kegiatan usaha yang berkaitan dengan emas dalam bentuk simpanan atau Bullion Bank di Indonesia.

“Ada dua, Pegadaian dan BSI,” kata Airlangga di Gedung Ali Wardhana Kemenko Perekonomian, Senin (17/2/2025).

Airlangga mengatakan, untuk sementara pengelola Bullion Bank di Indonesia dikelola oleh dua perusahaan itu. Pemerintah belum berencana untuk menambah pengelola seperti misalnya dari lembaga keuangan lain.

Baca juga: Jadi Pelopor Layanan Bullion Bank, Deposito Emas Pegadaian Makin Diminati Masyarakat

“Sementara dua dulu, satu kan mewakili pegadaian bagian baru BRI. Satu lagi mewakili syariah,” ungkap Airlangga.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto akan membentuk bank emas di Indonesia. Menurut Prabowo, Indonesia selama ini tidak punya bank khusus untuk menyimpan emas.

“Kita akan bentuk bank emas. Jadi selama ini kita tidak punya bank untuk emas kita, tidak ada di Indonesia,” kata Prabowo di Istana Merdeka Jakarta, Senin (17/2/2025).

Pembentukan bank emas tersebut untuk mencegah logam mulia tersebut mengalir ke luar negeri. 

Selama ini, menurut Prabowo, emas yang ditambang dari perut bumi pertiwi di kirim ke negara lain.

“Jadi emas kita banyak ditambang dan mengalir ke luar negeri. Kita ingin sekarang punya bank khusus untuk emas di Indonesia,” katanya.

Bank emas tersebut akan diresmikan pada 26 Februari mendatang. Bank emas nantinya merupakan yang pertama di Indonesia.

“InsyaAllah kita akan resmikan tanggal 26 Februari. Ini saya kira pertama kali ya di republik kita,” pungkasnya.

Adapun pada (12/2) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akhirnya resmi memberikan izin penyelenggaraan kegiatan usaha bullion atau bank emas kepada PT Bank Syariah Indonesia (BRIS) setelah PT Pegadaian (persero) yang lebih dulu mendapatkan izin dari OJK.

Berdasarkan defenisi di dalam POJK 17/2024 disebutkan bahwa usaha bullion meliputi kegiatan usaha yang berkaitan dengan emas yang dilakukan lembaga jasa keuangan. Kegiatan tersebut berupa simpanan emas, pembiayaan emas, perdagangan emas, dan penitipan emas.

Ajukan Izin

TRIBUNNEWS.COM – Kementerian Agama (Kemenag) RI mengumumkan bahwa tahap perpanjangan pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) bagi jemaah haji khusus untuk tahun 1446 H/2025 M akan dibuka kembali.

Pengumuman ini disampaikan oleh Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag, Hilman Latief, pada Jumat, 14 Februari 2025.

Hilman Latief menjelaskan bahwa perpanjangan pelunasan ini bertujuan untuk mengoptimalkan serapan kuota jemaah haji khusus.

Jumlah kuota haji khusus untuk tahun 2025 mencapai 17.680 jemaah, yang terdiri dari:

• 3.404 jemaah haji khusus lunas tunda
• 12.724 jemaah haji khusus berdasarkan nomor urut porsi berikutnya
• 177 jemaah haji khusus prioritas lansia (1 persen)
• 1.375 petugas haji (penanggung jawab PIHK, pembimbing, petugas kesehatan)

Sebelumnya, pelunasan tahap I telah dibuka dari 24 Januari hingga 7 Februari 2025, dengan total 11.232 jemaah yang melakukan pengisian kuota.

Namun, masih terdapat sisa kuota, sehingga Kemenag memutuskan untuk membuka kembali tahap perpanjangan pelunasan.

“Karena masih ada sisa, maka kita buka kembali tahap perpanjangan pengisian sisa kuota yang akan dilaksanakan mulai 17 – 21 Februari 2025,” ujar Hilman Latief, dikutip dari kemenag.go.id.

Baca juga: Kemenag: Sebanyak 7.573 Jemaah Reguler Sudah Lunasi Biaya Haji 2025, Terbanyak Berasal dari Jabar

“Kita akan lakukan optimalisasi kuota tahun ini agar terserap semuanya. Tahun kemaren kuota haji khusus tersisa sekitar 250. Sehingga tahun ini, kita tambahkan jemaah cadangan sebesar 30 persen pada tahap perpanjangan pengisian sisa kuota nanti,” jelasnya.

Kriteria Jemaah Haji Khusus yang Berhak Lunasi Biaya Haji 2025

Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Ditjen PHU) Nugraha Stiawan menjelaskan kriteria jemaah yang berhak melunasi pada tahap perpanjangan ini.

Kategori jemaah yang diperbolehkan melunasi termasuk:

• Jemaah haji yang pada saat konfirmasi dan pelunasan mengalami gagal sistem
• Pendamping jemaah haji khusus lanjut usia
• Jemaah haji khusus yang terpisah dari mahram atau keluarga
• Jemaah haji khusus penyandang disabilitas dan pendampingnya
• Jemaah haji khusus pada urutan berikutnya.

Nugraha juga mengingatkan jemaah untuk memastikan semua persyaratan dipenuhi sebelum deadline pelunasan.

“Disiapkan lebih awal lebih baik, cermati lebih awal akan berpengaruh mencegah kemungkinan keterlambatan,” imbau Nugraha.

Kemenag berharap agar semua pihak, baik jemaah maupun Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK), menjaga transparansi dan komunikasi yang baik.

Baca juga: Cara Bayar Pelunasan Biaya Haji 2025, Cek Besaran Biaya per Embarkasi

Berikut kriteria jemaah haji khusus yang berhak lunasi biaya haji 2025 M/1446 H:

1. Memenuhi syarat istithaah kesehatan. Jangan sampai jemaah sudah masuk list berangkat, namun belum melakukan tes kesehatan.
2. Jemaah telah melakukan konfirmasi dan pembayaran setoran lunas Bipih Khusus 2025.
3. Jemaah haji khusus belum pernah melakukan ibadah haji atau sudah pernah melakukan ibadah haji paling singkat sepuluh tahun sejak menunaikan ibadah haji yang terakhir.
4. Kategori usia minimal 18 tahun pada 22 Januari 2025 atau sudah menikah.
5. Telah melakukan vaksinasi meningitis.
6. Harus memiliki kartu kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Konten ini disempurnakan menggunakan Kecerdasan Buatan (AI).

TRIBUNNEWS.COM – Kepala Desa Kohod, Arsin, menanggapi isu yang menyebutkan bahwa dirinya terlibat dalam perdebatan dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang, Nusron Wahid.

Melalui kuasa hukumnya, Yunihar Arsyad, Arsin menegaskan bahwa tidak ada perdebatan yang terjadi antara mereka.

Penjelasan Kuasa Hukum

Yunihar Arsyad menjelaskan bahwa kesan perdebatan muncul karena gaya bahasa Arsin yang merupakan keturunan Betawi Pantura.

“Sebetulnya tidak terjadi perdebatan, gaya bahasa beliau yang keturunan Betawi, Pantura, tentu intonasinya seperti berdebat, apalagi kondisinya di pinggir laut,” kata Yunihar, dilansir Kompas.com, Sabtu (15/2/2025).

Pertemuan tersebut berlangsung di pinggir laut, yang mungkin menambah kesan dramatis pada situasi tersebut.

Lebih lanjut, Yunihar menyebutkan saat itu Arsin hanya menjelaskan kepada Nusron Wahid tentang kondisi wilayah Kohod yang pernah mengalami abrasi pada saat Menteri ATR/BPN itu meninjau Desa Kohod terkait kasus pagar laut Tangerang beberapa waktu lalu.

“Karena beliau mengetahui kewilayahannya, itu menyampaikan apa yang beliau ketahui,” imbuh Yunihar.

Kondisi Wilayah Kohod

Yunihar menambahkan, pesisir pantai Kohod memang pernah terkena abrasi.

Arsin pun merasa perlu untuk memberikan informasi kepada Nusron Wahid soal wilayah daratan Kohod yang terkena abrasi merupakan lahan empang.

“Nah, itulah kemudian yang beliau sampaikan, tapi kemudian teman-teman media framing bahwa ada perdebatan.”

“Saya kira sah-sah saja, pada kesempatan ini kami sampaikan tidak ada perdebatan itu,” terang Yunihar.

Konten ini disempurnakan menggunakan Kecerdasan Buatan (AI).

TRIBUNNEWS.COM – Kasus penculikan bayi yang terjadi di Tangerang Selatan pada tanggal 22 Februari 2025 mengejutkan banyak pihak.

Kejadian ini melibatkan pengasuh bayi berinisial EH yang membawa kabur anak majikannya dan berusaha untuk membesarkannya sendiri.

Pengasuh yang baru bekerja sejak Januari 2025, EH, ditangkap di rumahnya di Kampung Kemang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Kejadian bermula saat pelapor memberikan gaji pertama kepada EH pada Jumat, 31 Januari 2025.

Saat diinterogasi oleh pihak kepolisian, EH mengaku memiliki niat untuk membesarkan bayi tersebut, bukan untuk dijual.

“Motif pelaku hanya membawa bayi ke rumahnya serta handphone daripada si pelaku. Jadi motifnya itu hanya membawa, tidak untuk dijual. Jadi, murni hanya ingin miliki anak tersebut,” kata Kanit Reskrim Polsek Pondok Aren, Iptu Junaedi.

EH meminta izin kepada majikannya untuk pulang ke kampung halamannya dengan alasan mengurus keperluan sekolah anaknya.

Izin tersebut diberikan dengan syarat pelaku harus kembali pada Selasa, 4 Februari 2025.

Namun, pada Minggu, 2 Februari 2025, pelapor terkejut ketika mendapati bahwa bayi dan EH sudah tidak ada di rumah.

Setelah berkeliling di sekitar rumah, pelapor tidak menemukan keberadaan EH maupun bayinya.

Pelapor kemudian memeriksa rekaman CCTV dan mendapati bahwa EH meninggalkan rumah pada pukul 04.00 WIB dengan membawa bayi tersebut.

Baca juga: Kronologis ART Culik Anak Majikan di Tangerang Selatan, Motifnya Ingin Memiliki Bayi

Situasi ini mendorong pelapor untuk segera melapor ke Polsek Pondok Aren.

Keesokan harinya, pihak kepolisian berhasil menangkap EH di rumahnya di Bogor, bersama dengan bayi yang diculik.

Kapolsek Pondok Aren, Kompol Muhibbur, mengungkapkan bahwa pelaku dan korban dibawa ke Polsek untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut.

Akibat perbuatannya, EH dapat dijerat dengan pasal 328 KUHP dan pasal 363 KUHP.

Ancaman hukuman yang dihadapinya bisa mencapai 12 tahun penjara.

Sebagian artikel telah tayang di TribunTangerang.com dengan judul Bayi 10 Bulan Diculik Pembantu Rumah Tangga di Tangerang Selatan

(Tribunnews.com/Mohay) (TribunTangerang.com/Ikhwana Mutuah)

TRIBUNNEWS.COM – Partai Gerindra memutuskan kembali mengusung Prabowo Subianto sebagai calon presiden di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2029, meskipun saat ini ia baru menjabat sebagai Presiden RI. 

Lantas bagaimana dengan PDIP, apakah akan kembali mengusung Ganjar Pranowo sebagai capresnya seperti Pilpres 2024 lalu?

Menanggapi hal tersebut Ketua DPP PDIP bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Ganjar Pranowo mengatakan bahwa PDIP bukanlah partai yang gemar mengikuti partai lain.

Ganjar menegaskan PDIP selalu menghormati sebuah proses.

Sehingga ketika ada partai tertentu yang sudah menentukan sikap politiknya, maka PDIP akan menghormatinya.

“Kita bukan ikut-ikutan tapi kita menghormati sebuah proses. Ketika kemudian ada partai yang sudah menentukan dirinya untuk membuat sikap politik, tentu kita hormati,” kata Ganjar dilansir Kompas TV, Sabtu (15/2/2025).

Terkait kemungkinan dirinya kembali maju di Pilpres 2029, Ganjar tak memberikan jawaban pasti.

Ganjar menyebut, PDIP mempunyai mekanismenya tersendiri dalam menentukan sikap partai.

Yakni melalui konsolidasi, hingga penentuan sikap lewat kongres PDIP.

Oleh karena itu Ganjar merasa PDIP tak akan terburu-buru untuk menentukan siapa sosok capres yang akan diusung di Pilpres 2029 mendatang.

Baca juga: Prabowo Subianto Dicalonkan untuk Pilpres 2029, Rampai Nusantara Siap Mendukung

Apalagi mengumumkan sosok capres yang akan diusung hanya karena mengikuti langkah partai lain.

“Kalau PDIP ada mekanismenya, kita sedang menyiapkan konsolidasi, kita sedang menyiapkan kongres gitu ya.”

“Kalau kita secara kelembagaan sudah ada mekanismenya, jadi kita bukan yang kesusu dan ikut-ikutan,” tegas Ganjar.

Prabowo Diusung Kembali Maju Pilpres 2029

Gerindra telah menggelar acara Kongres Luar Biasa (KLB) yang digelar di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Kamis (13/2/2025), kemarin.

TRIBUNNEWS.COM – Aktris Nikita Mirzani mengungkapkan rasa syukurnya setelah putri sulungnya, Lolly, menunjukkan perubahan sikap yang positif.

Momen haru ini menjadi titik balik dalam hubungan ibu dan anak yang sempat diliputi ketegangan dan salah paham.

Nikita Mirzani tidak dapat menahan air mata bahagianya saat Lolly menerima dirinya kembali.

“Hari ini gua bangun tidur nangis karena akhirnya semua kelelahan berakhir di hari ini,” ungkap Nikita, dikutip dari YouTube Cumi-cumi, Jumat (14/2/2025).

“Memang betul ya kata ustaz-ustaz atau orang yang paham betul dengan agama. Mereka bilang, berdoalah, bersujud, meminta, tapi harus dengan hati yang tulus, dilepaskan semua, itu buktinya diijabah sama Allah,” lanjutnya.

Perubahan sikap Lolly terjadi di tengah perhatian publik yang tertuju pada kasus dugaan asusila yang melibatkan Vadel Badjideh, yang ditetapkan sebagai tersangka pada Kamis (13/2/2025).

Nikita melaporkan Vadel terkait dugaan pelanggaran Pasal 76D dan atau Pasal 77 A Jo 45 A UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan atau 421 KUHP Jo Pasal 60 UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan atau Pasal 346 KUHP Juncto 81 KUHP.

Nikita menegaskan bahwa jika Lolly belum luluh, kasus ini tidak akan ada penyelesaiannya.

“Kalau Laura belum luluh hatinya, sampai detik ini kasus ini tidak akan selesai, tidak akan ada pengakuan,” ujarnya.

Baca juga: Reaksi Nikita Mirzani Saksikan Vadel Cengengesan saat Muncul Pakai Baju Tahanan

Konferensi Pers Lolly

Nikita juga mengungkapkan bahwa Lolly akan segera mengadakan konferensi pers untuk memberikan pernyataan terkait situasi yang tengah ramai diperbincangkan publik.

“Iya itu nanti,” balasnya singkat, dikutip dari YouTube Seleb Oncam News, Jumat (14/2/2025).

Kehadiran Lolly dalam konferensi pers dianggap penting mengingat perannya dalam konflik keluarga yang melibatkan sang ibu.

Nikita memastikan bahwa informasi lebih lanjut akan segera disampaikan.

“Nanti dikasih tahu,” tegasnya sambil masuk mobil.

Dengan perkembangan ini, harapan untuk perbaikan hubungan antara Nikita dan Lolly semakin terlihat, seiring dengan penyelesaian kasus yang melibatkan Vadel Badjideh.

Konten ini disempurnakan menggunakan Kecerdasan Buatan (AI).

Laporan khusus Tribunnews.com

TRIBUNNEWS.COM, TANGERANG – Arsin, Kepala Desa (Kades) Kohod, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, Banten, dan para pengawalnya dikenal dengan sikap percaya diri berlebihan, meskipun tengah diselidiki polisi terkait dugaan pemalsuan sertifikat untuk lahan pagar laut di perairan Tangerang.

Keberadaan Arsin semakin misterius sejak kasus ini menjadi sorotan publik.

Pada Rabu, 12 Februari 2025, Tribunnews.com mencoba melacak jejak Arsin di Desa Kohod, namun Kades yang dikenal sangat berkuasa ini bak hilang ditelan bumi.

Kasus pagar laut yang semakin memanas membuat sekitar 400 warga Desa Kohod yang tergabung dalam Gerakan Tangkap Arsin (Getar) kini berusaha menemukan pria yang bersikukuh mengatakan bahwa pagar laut itu dulunya sebuah empang.

Pencarian dimulai dari Kantor Desa Kohod yang terletak di Jalan Kohod Kalibaru Km 2.

Kantor Desa tersebut terletak di pinggir jalan raya yang hanya bisa dilalui dua mobil kecil. Terdapat plang nama Kantor Desa Kohod yang menempel di tembok depan lantai 2 bangunan berwarna hijau tersebut.

Baca juga: Temukan Indikasi Korupsi, Kortas Tipidkor Turun Tangan Selidiki Kasus Pagar Laut Tangerang

Amatan Tribunnews.com, kantor desa itu tampak sepi aktivitas. Hanya ada petugas wanita yang mengenakan seragam putih laiknya petugas kelurahan dan dua pria berpakaian bebas.

Namun, berdasarkan informasi yang didapat, kantor desa itu kini dipenuhi oleh pendukung setia Arsin sejak kasus ini mencuat.

“Sebelumnya ada Pak Kades, tapi sekarang sudah keluar,” kata seorang petugas, tanpa menjelaskan ke mana Arsin pergi.

Namun, keterangan itu berbanding terbalik dengan pengakuan seorang warga bernama Nisa (bukan nama asli) yang tinggal di dekat Kantor Desa Kohod itu. 

Dia menyebut Arsin memang sudah jarang terlihat di kantor sejak kasus pagar laut menghebohkan publik.

Baca juga: Penyebab Praperadilan Hasto Tidak Diterima Hakim, Sekjen PDIP Tetap Tersangka Bersama Harun Masiku

Tak jauh dari kantor desa, rumah Arsin yang besar dan mencolok tampak sepi, hanya dijaga oleh sejumlah pria besar yang disebut sebagai pasukan pengaman desa (paspamdes).

Setiap orang yang mendekat, termasuk wartawan, langsung diawasi dengan tatapan tajam. Bahkan, penjaga warung di sekitar rumah Arsin mengaku tidak tahu apa-apa mengenai keberadaannya.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Transmigrasi (Mentrans) Iftitah Sulaiman Suryanagara menyatakan kementeriannya ingin ikut menyukseskan program swasembada pangan dan energi maupun pengentasan kemiskinan yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. 

Demikian disampaikan Menteri Iftitah dalam Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (13/2/2025).

Dalam rapat itu diputuskan Kementrans mengalami efisiensi anggaran sebesar Rp38,9 miliar dari Rp122,42 miliar menjadi Rp83,5 miliar.

“Kami sedang menunggu dalam waktu dekat, paparan kepada Bapak Presiden tentang paradigma baru transmigrasi untuk ikut serta menyukseskan swasembada pangan dan energi, membantu mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi,” kata Iftitah dalam rapat tersebut.

Baca juga: Istana Bantah Kebijakan Efisiensi Anggaran Picu Gelombang PHK

“Jika telah mendapatkan arahan dan keputusan dari Bapak Presiden tentang paradigma baru Transmigrasi, pada saatnya kami akan melaporkan secara khusus kepada Pimpinan dan anggota Komisi V DPR RI,” imbuhnya.

Di sisi lain, Iftitah menyatakan tetap optimis memberikan kinerja terbaik demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat di kawasan transmigrasi. 

“Kami dari Kementerian Transmigrasi tetap optimis untuk dapat melakukan sesuatu yang terbaik untuk kesejahteraan masyarakat transmigrasi dan rakyat Indonesia secara keseluruhan,” ucap Iftitah.

Dia optimis untuk memberikan kinerja terbaik karena program transmigrasi menjadi bagian dari program prioritas nasional, seperti menyiapkan kantong-kantong pangan untuk mencapai swasembada pangan.
 
Iftitah menegaskan, efisiensi anggaran tidak akan membatasi upaya Kementrans untuk menyukseskan program-program yang telah disusun.

“Selama tiga bulan ini, kami telah mencoba yang terbaik untuk mereviu, memvalidasi, dan menata regulasi dan aset atau sumber daya menuju paradigma baru Transmigrasi. Tidak lagi hanya soal perpindahan penduduk, tetapi bagaimana menyejahterakan masyarakat transmigrasi dan rakyat Indonesia,” katanya.

Terkait persoalan lahan dan status lahan di kawasan transmigrasi, ia menyampaikan pihaknya telah melakukan rapat koordinasi dengan Menteri ATR/BPN, Menteri Dalam Negeri, Menteri Kehutanan, dan Kepala BIG untuk mendapatkan solusi terbaik. 

“Tidak lagi hanya soal perpindahan penduduk, tetapi bagaimana menyejahterakan masyarakat transmigrasi dan rakyat Indonesia. Menyukseskan swasembada pangan dan energi, membantu mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi,” katanya.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kebijakan efisiensi anggaran yang dicanangkan pemerintah melalui Inpres Nomor 1 tahun 2025 ditindaklanjuti dengan pemangkasan terhadap alokasi anggaran Kementerian Pertahanan (Kemhan) dan TNI tahun 2025.

Total anggaran yang dipangkas untuk Kemhan, Markas Besar TNI, TNI Angkatan Darat (AD), TNI Angkatan Laut (AL), dan TNI Angkatan Udara (AU) mencapai Rp26,993 triliun.

Hal itu terungkap dalam laporan yang disampaikan Wakil Menteri Pertahanan RI Marsdya TNI (Purn) Donny Ermawan Taufanto saat Rapat Kerja dengan Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta pada Kamis (13/2/2025).

Donny menjelaskan dalam pelaksanaan Inpres Nomor 1 tahun 2025 Kemhan dan TNI melakukan identifikasi rencana efisiensi anggaran terhadap seluruh program dan kegiatan dengan menyisir sesuai kriteria yang termuat dalam Inpres tersebut.

Kriteria itu di antaranya kegiatan yang tidak urgen sama sekali dan tidak produktif, kegiatan yang kurang berdampak langsung dan tidak efisien, Biaya Perjalanan Dinas (BPD), seminar, rapat, Focus Group Discussion (FGD), kajian, penelitian dan pengembangan (Litbang), selebrasi dan seremoni, dan peresmian.

Selain itu juga perayaan ulang tahun satuan, pameran, studi banding, honorarium, pembangunan infrastruktur dan rehab yang tidak mendesak, pembangunan sistem informasi, dan pengadaan kendaraan dinas baru.

Donny menjelaskan hal itu sesuai surat Menteri Keuangan nomor S75/MK02/2025 tentang tindak lanjut efisiensi belanja K/L dalam pelaksnaan APBN TA 2025 dan penyampaian Direktur Anggaran bidang Polhukhankam BA GUN Itjen Kementerian Keuangan pada rapat daring pada 11 Februari 2025 pukul 23.15 WIB.

Donny menjelaskan terdapat tiga penekanan dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terkait hal itu.

Pertama, rupiah murni diprioritaskan untuk memenuhi layanan kepegawaian dan belanja operasional perkantoran.

Kedua, agar kegiatan yang sifatnya layanan publik termasuk biaya dari sumber non rupiah murni dapat dipenuhi.

Keriga, tidak boleh ada kegiatan pembangunan baru dan kegiatan yang belum selesai agar dilanjutkan pada tahun berikutnya.

Donny merinci efisiensi anggaran Kemhan dan TNI sebesar Rp26,993 triliun itu terbagi menjadi jenis belanja, Unit Organisasi (UO), dan sumber dana.

Menurut jenis belanja, kata Donny, pertama belanja pegawai tidak dilakukan efisiensi.

Kedua, lanjut dia, belanja barang sebesar Rp10,94 triliun.

TRIBUNNEWS.COM – Hakim tunggal Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Djuyamto, tidak menerima gugatan praperadilan Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, Kamis (13/2/2025). 

Todung Mulya Lubis, kuasa hukum Hasto mengaku kecewa dengan putusan tersebut. 

Todung bahkan menganggap putusan ini merupakan pembodohan hukum.

“Kita mendapat putusan yang dangkal, ini bukan pendidikan hukum tetapi pembodohan hukum, saya harus katakan demikian,” kata Todung di PN Jakarta Selatan, Kamis. 

Todung mengatakan, pihaknya tak menemukan pertimbangan hukum dari hakim yang memiliki dasar bisa meyakinkan bahwa praperadilan tersebut, patut tidak diterima.

Oleh karena itu, Todung menilai adanya keadilan sesat dalam putusan tersebut.

“Publik juga menginginkan legal reasoning (penalaran hukum) yang meyakinkan itu yang tidak kita temukan, ini bagi kami suatu kemunduran,” kata Todung. 

“Kami kecewa dengan putusan praperadilan, kami mengharapkan satu putusan dengan pertimbangan hukum, dengan legal reasoning yang bisa menyakinkan kita semua bahwa permohonan praperadilan itu tidak diterima.” 

“Buat saya, ini satu apa yang disebut miscarriage of justice, miscarriage itu kan keguguran, jadi keadilan yang digugurkan atau peradilan sesat,” tuturnya. 

Meski menelan pil pahit pada putusan tersebut, Todung mengatakan bahwa ini bukanlah akhir dari perjuangan untuk menegakan keadilan hukum. 

“This is not the end, perjuangan untuk menegakan hukum dan keadilan yang ada dalam pundak kita semua,” katanya. 

Hasto menggugat KPK setelah ditetapkan sebagai tersangka dugaan keterlibatan suap terkait Harun Masiku. 

Baca juga: Soal Kasus Hasto, KPK Didorong Profesional Tanpa Terpengaruh Aspek Politik

Namun, hakim, memutus tidak menerima gugatan praperadilan Hasto. 

Dalam pertimbangan putusan ini, Djuyamto mengabulkan eksepsi atau bantahan KPK terhadap permohonan kubu Hasto yang menggugat dua Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) dalam satu permohonan praperadilan.