TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kasus hukum yang menjerat Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) (Sekjen PDIP) Hasto Kristiyanto dinilai sebagai serangan politik yang bertujuan melemahkan menjelang Kongres partai.
Penetapan Hasto sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus Harun Masiku tidak hanya menyerang pribadi, tetapi juga institusi PDIP.
Hal itu disampaikan Juru Bicara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Guntur Romli dalam sesi wawancara eksklusif di program Ngobrol Bareng Cak Febby (Ngocak Febby) di Studio Tribunnews, Jakarta, Selasa (14/1/2025).
“Sekjen PDI Perjuangan yang ditersangkakan, bukan Hasto Kristiyanto sebagai pribadi.”
“Kedua yang disebut dengan bukti oleh Ketua KPK adalah persoalan PAW. Lagi-lagi bukan tugas pribadi Hasto Kristiyanto, tapi lagi-lagi menjalankan tugas dia sebagai Sekjen, mengikuti rapat, dari keputusan partai,” tegas Guntur Romli.
Karena itu, dia melihat kasus hukum Hasto bukan lah kasus hukum, tapi lebih kepada kasus politik.
Apalagi kata dia, Hasto adalah orang yang sangat vokal dan kritis kepada Presiden ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi) dan keluarga.
“Dan dalam setahun belakangan ini Hasto selalu diancam dengan kasus Harun Masiku, setiap berbicara keras, setiap berbicara lantang soal Jokowi dan keluarganya, anak dan menantunya selalu datang pesan dari nada yang lembut sampai tingkat intimidasi kamu akan ditersangkakan dengan kasus Harun Masiku,” ujarnya.
Jokowi sudah tidak lagi memerintah sebagai Presiden, bagaimana masih punya pengaruh kepada penegak hukum?
Dia menjelaskan para komisioner KPK adalah “edisi” Jokowi, yang dipilih dan ditetapkan di masanya Jokowi memerintah sebagai presiden.
“Dipilih, ditetapkan zamannya Jokowi. Panselnya yang milih Jokowi, nama 10 orang yang dikirim ke DPR juga adalah pilihan Jokowi dan semua rata-rata orang Jokowi. Makanya waktu itu ada protes dari kelompok-kelompok sipil juga kenapa orang-orang itu yang dikirim kan ke DPR, termasuk kelompok anti korupsi itu kan mempertanyakan 10 orang itu.”
“Jadi semua sudah didesain bagaimana komisioner KPK itu akan berpihak kepada Jokowi dan menyelamatkan kepentingan Jokowi meskipun dia sudah tidak menjabat lagi sebagai presiden,” jelasnya.
Jokowi Bantu Hasto: Strategi Menggoreng Kasus atau Intimidasi?
Ia menanggapi pula pernyataan mantan kader PDIP Effendi Simbolon, bahwa Jokowi membantu Hasto, dengan tidak diutak atiknya kasus oleh pimpinan yang lama KPK.