KUBET – Berita dan video terkini dari Indonesia dengan sudut pandang lokal

Tuvalu telah mendaftar untuk mendapatkan visa iklim pertama di dunia, yang akan memungkinkan mereka untuk bermigrasi secara permanen ke Australia.

Program visa iklim Australia untuk warga Tuvalu dibuka untuk pendaftaran pertama pada 16 Juni.

Namun, pendaftar visa untuk program tersebut membludak sementara hanya tersedia 280 visa yang akan diberikan kepada warga Tuvalu setiap tahun melalui undian acak.

Departemen Luar Negeri Australia telah menetapkan program visa ini sebagai respons penting terhadap ancaman perpindahan penduduk yang disebabkan oleh perubahan iklim.

Mengutip BBC, Sabtu (28/6/2025) dengan ketinggian hanya lima meter di atas permukaan laut, kepulauan Pasifik yang kecil ini merupakan salah satu negara yang paling terancam  di dunia.

Sementara menurut angka sensus tahun 2022, negara kepulauan ini merupakan rumah bagi 10.643 orang.

Setelah di bukanya program visa perubahan iklim, hingga 27 Juni sudah ada 1.124 aplikasi yang masuk, yang mencakup 4.052 warga negara Tuvalu termasuk anggota keluarga.

Jika berhasil, pemegang Pacific Engagement Visa akan diberikan izin tinggal permanen tanpa batas waktu di Australia.

Ini berarti mereka bisa tinggal di Australia selamanya. Selain itu, mereka akan memiliki kemampuan untuk bepergian masuk dan keluar negara tersebut dengan bebas yang memberikan mereka fleksibilitas perjalanan yang tinggi.

Visa ini tidak hanya memberikan izin tinggal, tetapi juga akses penuh ke berbagai layanan sosial dan pendidikan penting di Australia, setara dengan yang diterima warga negara Australia sendiri.

Jenis visa baru ini yaitu Pacific Engagement Visa dibuat sebagai bagian dari perjanjian yang disebut “Australia-Tuvalu Falepili Union”.

Perjanjian ini diumumkan pada Agustus 2024, dan di dalamnya termasuk komitmen dari Canberra untuk mendukung Tuvalu dalam menghadapi berbagai ancaman, seperti bencana alam, keadaan darurat kesehatan masyarakat dan agresi militer.

“Untuk pertama kalinya ada sebuah negara yang berkomitmen secara hukum untuk mengakui status kenegaraan dan kedaulatan Tuvalu di masa depan, tidak peduli seberapa parah dampak kenaikan permukaan laut yang disebabkan oleh perubahan iklim terhadap daratannya,” kata Perdana Menteri Tuvalu Feleti Teo.

Ilmuwan di NASA sendiri telah memperkirakan bahwa sebagian besar daratan dan infrastruktur penting di Tuvalu akan berada di bawah permukaan air pasang saat ini pada tahun 2050.

sumber https://www.bbc.com/news/articles/cvg9750vvwxo

KLH) menyegel fasilitas milik sebuah perusahaan peleburan aluminium di Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

Deputi Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup KLH, Rizal Irawan, mengatakan hal tersebut dilakukan lantaran operasional perusahaan terbukti menyebabkan pencemaran udara.

Berdasarkan pendalaman, perusahaan tersebut tidak mengelola emisi dari 10 unit tungku peleburan yang dioperasikan.

“Empat di antaranya menggunakan bahan bakar minyak pelumas bekas yang berpotensi tinggi menghasilkan emisi berbahaya,” ungkap Rizal dalam keterangannya, Senin (30/6/2025).

Pihaknya juga menemukan bahwa alat pengendali pencemaran udara berupa wet scrubber rusak dan tidak berfungsi selama lebih dari empat bulan. Alhasil, emisi karbon dari proses peleburan langsung terlepas ke udara sehingga berkontribusi pada pencemaran udara di sekitarnya.

“Penyegelan ini adalah langkah tegas kami terhadap pelaku usaha yang mengabaikan kewajiban pengendalian pencemaran udara. KLH akan terus melakukan penindakan terhadap pelanggaran serupa, baik di Jabodetabek maupun wilayah lain,” tutur Rizal.

Sementara itu, Menteri LH, Hanif Faisol Nurofiq, menekankan industri harus bertanggung jawab terhadap kualitas lingkungan.

Pihaknya mendorong pelaku industri untuk memperbaiki sistem pengelolaan lingkungan secara menyeluruh dan mematuhi seluruh ketentuan hukum yang berlaku.

“KLH berkomitmen penuh untuk melindungi lingkungan dan menjamin kualitas udara yang lebih baik, khususnya di wilayah Jabodetabek,” kata dia.

Hanif mengaku tak segan mengenakan sanksi administratif maupun pidana kepada pelaku industri yang terus melakukan pelanggaran lingkungan.

dugong turut menjaga keseimbangan iklim.

Peneliti PRO BRIN, Sekar Mira, menjelaskan di lautan, dugong berinteraksi dengan padang lamun yang menjadi rumah sekaligus makanan utamanya. Perilaku mamalia ini memengaruhi cadangan maupun aliran karbon di ekosistem pesisir khususnya padang lamun.

“Peran dugong dalam ekosistem laut tidak hanya sebagai pemakan lamun, tapi juga sebagai penggerak proses ekologi yang lebih luas, termasuk dalam mitigasi perubahan iklim,” kata Mira dalam keterangannya, Senin (30/6/2025).

Aktivitas dugong termasuk makanan, ekskresi, hingga interaksinya dengan lamun berkontribusi pada siklus karbon di wilayah pesisir. Penelitiannya menunjukkan, dugong menjadi indikator kesehatan padang lamun serta karbon biru di laut.

“Selama ini, kita tahu bahwa lamun menyimpan karbon biru. Sedangkan spesies ini satu-satunya jenis mamalia laut yang benar-benar hanya mengandalkan vegetasi atau seagrass sebagai makanan utama,” tutur dia.

Mira menyebutkan jejak makan dugong turut berpengaruh terhadap laju pertumbuhan lamun dan mempercepat proses siklus biomassa ke dalam sedimen.

“Ini berpotensi meningkatkan penyimpanan karbon jangka panjang,” imbuh Mira.

Kata dia, interaksi dugong dengan lamun juga bisa meningkatkan proses dekomposisi dan penyerapan karbon di sedimen. Kondisi itu menjadikannya sebagai bagian dari solusi ekosistem terhadap perubahan iklim.

Mira berpandangan, penelitian ini memperlihatkan bahwa dugong bukan hanya bagian dari keanekaragaman hayati laut. Tetapi juga berperan penting dalam stabilitas iklim melalui ekosistem pesisir.

Karenanya, dia berharap agar hasil risetnya dapat mendukung perumusan kebijakan konservasi berbasis sains dan memperkuat integrasi karbon biru dalam agenda mitigasi perubahan iklim nasional.

Raja Juli Antoni, menyatakan bakal melakukan evaluasi prosedur pengamanan atau SOP setelah WN Brasil bernama Juliana Marins tewas karena terjatuh ke jurang dekat kawah Gunung Rinjani, Nusa Tenggara Barat.

Evaluasi itu mencakup pemasangan papan penanda hingga pemberian gelang kedaruratan bagi pendaki.

“Termasuk ide RFID (radio frequency identification) yang dipasangkan di gelang, sehingga secara cepat apabila ada kondisi kedaruratan bisa terantisipasi dengan lebih baik,” ujar Raja Juli dalam konfernsi pers di Kantor Basarnas, Jakarta Pusat, Senin (30/6/2025).

Raja Juli mengakui bahwa pemerintah tidak anti terhadap kritik. Karenanya, evaluasi akan dilakukan dalam waktu dekat sekaligus memperkuat kerja sama dengan Basarnas melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU).

“Sehingga reaksi kami nanti lebih cepat, dan pada level preventif juga dengan edukasi. Nanti relawan-relawan yang memang memiliki potensi besar kami tingkatkan kapasitasnya, sehingga kalau ada kondisi kedaruratan bisa bekerja sama kembali,” jelas dia.

Selain itu, Raja Juli pun membuka peluang untuk memberikan sertifikasi kepada pemandu yang akan membawa para pendaki.

“Mungkin ada pe-rankingan terhadap kebahayaan potensi kedaruratan sebuah gunung mana yang paling berbahaya. Sehingga misalkan kalau belum pernah naik gunung A Yang kedaruratannya lebih kecil maka tidak boleh naik gunung B dan sebagainya,” tutur Raja Juli.

Dalam kesempatan itu, dia mengimbau agar masyarakat yang hendak mendaki mempelajari terlebih dahulu jalur pendakian dan mempersiapkan dengan baik fisik sebelum mendaki gunung. Terlebih, Taman Nasional Gunung Rinjani pun bukan bagian dari pariwisata massal atau mass tourism. 

“Tetapi ini sebenarnya intinya adalah konservasi bagaimana menjaga alam kita. Tetapi kami beri ruang pada masyarakat yang ingin menikmati Indahnya alam Indonesia,” ucap Raja Juli.

Adapun Juliana Marins ditemukan meninggal dunia, Selasa (24/6/2025) di jurang jalur puncak Gunung Rinjani. Tim SAR gabungan menjangkau posisi korban di arah Danau Segara Anak di sekitar Cemara Nunggal, Gunung Rinjani.

Tim gabungan terdiri dari Basaranas, Unit SAR Lombok Timur, Brimob, Polisi Hutan, EMHC, Lorax, Porter dan Rinjani Squad. Total ada 48 personel yang terlibat dalam evakuasi.

Pertamina Hulu Mahakam (PHM) menggandeng Yayasan Langkah Bumi Sirkular (YLBS) untuk menyulap limbah coverall atau baju pelindung menjadi sepatu bermerek Untuk Bumi Kita (Ubuki).

Superintendent Produksi Tim Ubuki PT PHM, Johanes Anton, menjelaskan hal itu dilakukan ketika perusahaan menyoroti limbah tekstil. Pasalnya, fast fashion berada di posisi kedua setelah limbah plastik. 

PT PHM kemudian mencari pihak lain untuk memproduksi sepatu dari coverall yang materialnya sulit didaur ulang.

“Sampai hari ini bahkan residu-residu dari produksi sepatu Ubuki sekitar 10 persen. Itu juga belum kami buang karena masih dipikirkan next-nya mau diapakan lagi,” kata Anton dalam webinar, Sabtu (28/6/2025).

Setiap tahunnya, PHM mengumpulkan ratusan coverall bekas dari berbagai lapangan kerja lantaran kualitasnya masih baik. Setelahnya, YLBS mengolah bahan menjadi sepatu.

“Varian-varian sepatunya Ubuki juga nama-nama dari karyawan. Itu salah satu bagian yang kami lakukan di awal sekali sebagai bagian dari awareness,” tutur Anton.

“Hal itu tidak selesai sampai di sini karena ternyata konsep upcycling ini bukan konsep yang sudah dipahami,” imbuh dia.

Inovasi tersebut kini telah dipatenkan, dengan kelebihan material sepatu tahan api. PHM dan YLBS juga meluncurkan produknya pada 2024 lalu. Namun, kendala lainnya terkait penjualan produk. Anton menyebut, pihaknya memutar otak dengan belerja sama melalui koperasi karyawan.

“Konsepnya adalah sebagian dari hasil penjualan sepatu itu disisihkan untuk menjadi biaya pengelolaan seragam bekas berikutnya. Dengan konsep ini diharapkan selama ada penjualan sepatu, maka biaya pengelolaan limbah coverall bisa semakin berkurang,” ujar dia.

Selain itu, masyarakat juga bisa mendapatkan sepatu Ubuki dengan menukarkan 25.000 poin pada aplikasi Mypertamina. Perusahaan turut menggunakannya sebagai merchandise saat menggelar suatu acara.

“Beberapa teman, anak perusahaan juga sudah membeli untuk keperluan doorprize. Jadi ini bisa berbagai fungsi, merchandise, hadiah, dan segala macam,” jelas Anton.

PHM akan bekerja sama dengan Pertamina Drilling yakni mengolah limbah coverall menjadi sepatu bermerek baru. Hal ini sekaligus sebagai upaya perusahaan menerapkan sirkular ekonomi. 

Hanif Faisol Nurofiq, mengatakan bahwa Jakarta setidaknya membutuhkan lima pembangkit listrik tenaga sampah atau PLTSa untuk mengelola limbah masyarakat menjadi energi.

Namun, pihaknya masih menunggu keputusan presiden dalam menjalankan program waste to energy tersebut.

“Untuk menyelesaikan Bantargebang ini diperlukan yang cukup besar PLTSa-nya, karena timbulan sampahnya saja sudah 8.000 (ton), sementara PLTSa itu didesain (mengelola) 1.000 ton per hari. Jadi paling tidak ada lima minimal untuk Jakarta harus didirikan,” ujar Hanif saat ditemui di Jakarta Pusat, Selasa (1/7/2025).

Dia menjelaskan, Jakarta menjadi prioritas pembangunan PLTSa lantaran timbunan sampah yang sangat banyak. Selain itu, pemerintah daerah memiliki dana yang cukup sehingga bisa mendukung proyek pengolahan sampah termasuk fasilitas refuse derived fuel (RDF).

“Membangun RDF, waste to energy ini kan perlu biaya yang sangat panjang sampai 20 tahun. Nah kalau kita tidak punya kemampuan untuk bayar, takutnya nanti bangunan ini mangkrak karena biayanya cukup besar,” tutur Hanif.

Hanif menyatakan, pendanaan menjadi bagian penting untuk keberlanjutan PLTSa di setiap daerah. Pemda juga harus siap memilah antara sampah organik dan anorganik sebelum masuk ke fasilitas pembangkit.

Pasalnya RDF Rorotan, Jakarta Utara masih mencampurkan sampah lama dengan sampah baru lalu menimbulkan masalah baru di tengah masyarakat. Kata hanif, pengolahan sampah di RDF Rorotan menyebabkan bau tidak sedap dan hingga kini belum dioperasionalkan. 

“Saya sedang meminta kepada Pemerintah DKI untuk menyelesaikan Rorotan, Rorotan selesai (sampah) kita berkurang. Saya minta Rorotan selesai di bulan Juli, apa pun caranya walikota, camat, lurah harus kerja keras untuk menyelesaikan operasional Rorotan,” ucap dia.

Keberadaan fasilitas canggih pengolahan sampah modern ini menjadi solusi strategis dalam mengatasi permasalahan sampah yang semakin kompleks di Jakarta. RDF Rorotan dapat mengolah 2.500 ton per hari, yang artinya akan mengurangi beban di TPST Bantargebang.

Dalam sistem pengelolaan sampah, RDF Plant berperan penting dalam mengurangi ketergantungan pada Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) dengan mengolah sampah menjadi bahan bakar alternatif di dalam kota.

Agus Rusly, Direktur Pengurangan Sampah dan Pengembangan Ekonomi Sirkular, Kementerian Lingkungan Hidup, menyatakan, pertanyaan itu mencerminkan sikap tak bertanggung jawab.

“Kita semua bertanggung jawab atas limbah yang kita hasilkan,” tegasnya dalam acara yang digelar Greenpeace, Senin (30/6/2025).

Dalam acara bertajuk “Multistakeholder Forum: Implementasi Peta Jalan Pengurangan Sampah” itu, Agus mengakui bahwa penyusunan peta jalan pengurangan sampah memang sukarela.

Namun, karena telah diminta lewat Peraturan Menteri No 75 tahun 2019, seharusnya pihak produsen tetap menyetorkan pada kementeriannya.

Yang terjadi, hingga 6 tahun setelah jadi peraturan menteri, hanya 50 dari 5000 industri yang sudah menyetorkan.

Menurut Agus, sedikitnya produsen yang menyetorkan peta jalan menciptakan ketidakadilan di kalangan produsen sendiri.

Karenanya, kini pihaknya berencana untuk memperkuat aturan melalui pendekatan Extended Producer Responsibility (EPR).

“Kita sedang melakukan peningkatan status, dari peraturan menteri, kita berharap akan jadi peraturan presiden atau bahkan bisa menjadi peraturan pemerintah,” ujar Agus.

Lewat revisi, KLH berharap bisa menciptakan peraturan yang lebih adil dan dapat diikuti secara kolektif oleh seluruh pelaku industri.

“KLH saat ini juga sudah ada rancangan untuk bagaimana mendorong penguatan partisipasi teman-teman industri dalam penyusunan peta jalan ini,” ujar Agus.

Agus menyampaikan bahwa pihaknya bekerja sama dengan pemerintah Denmark dalam menyusun kebijakan strategi nasional pengurangan sampah.

Pada saat yang sama, KLH juga menjajaki pembentukan Indonesia PRO (Packaging Recovery Organization) sebagai bagian dari penerapan EPR.

“Kita juga akan ada diskusi dengan expert untuk bagaimana EPR kita bisa terapkan dan bagaimana kita membentuk Indonesia PRO,” jelas Agus.

Untuk mendukung rencana tersebut, KLH juga telah melakukan pertemuan dengan KORA, organisasi pengelola kemasan dari Korea Selatan.

KORA dinilai berhasil dalam pengelolaan limbah plastik secara berkelanjutan dan menyeluruh di negara asalnya.

Ppraktik pengumpulan dan pengolahan sampah di Korea memiliki kemiripan dengan ekosistem pengelolaan sampah di Indonesia, sehingga dapat menjadi referensi. 

Dengan pendekatan ini, pembentukan PRO diharapkan mampu membantu para produsen mengelola sampah produk mereka secara lebih berkelanjutan.

Salah satu inisiatif mereka adalah Green House Sunter Muara, ruang hijau yang dibangun dari lahan sempit di tengah pemukiman.

Di bawah program Kampung Iklim (ProKlim), warga menyulap tong bekas menjadi kolam lele, botol plastik jadi pot sayuran, dan gang sempit menjadi kebun pangan yang ditanami bayam, ubi, hingga sawi.

Limbah dapur tidak dibiarkan menumpuk. Komposter organik diolah warga menjadi pupuk kompos untuk kebun dan pakan maggot (black soldier fly) untuk menjadi pakan ternak yang berkualitas.

Sistem ini telah digunakan oleh 40 rumah tangga aktif dan dikelola secara kolektif di tingkat RW sehingga menciptakan sirkulasi ekonomi dan ekologi yang berkelanjutan.

Di sisi lain, warga memanfaatkan sampah menjadi alat tukar. Melalui Bank Sampah Sunter Muara (BSSM), warga bisa menukarkan sampah menjadi berbagai layanan.

Ada program Sedarah untuk pemeriksaan dan pengobatan gratis, Bang Jali untuk penukaran sampah menjadi token listrik bagi rumah tangga rentan energi, serta Sembako untuk kebutuhan pokok.

Warga juga bisa menabung melalui sistem ATM-Ku, tabungan sampah yang berfungsi layaknya rekening bank.

“Alhamdulillah, dari program ini saya sudah bisa menabung emas hingga 12 gram,” kata Tri Lestari, warga RW 05 Sunter Agung.

Lebih dari sekadar tempat penukaran, BSSM menjadi pusat edukasi dan pemberdayaan. Di sana, ibu rumah tangga dan remaja dibina menjadi kader lingkungan. Mereka aktif menyosialisasikan pentingnya pemilahan dan pengolahan sampah, bahkan melakukan edukasi door-to-door.

Gerakan ini melibatkan semua lapisan usia termasuk anak-anak. Bersama Save the Children, RW 05 menggelar kampanye Cerdas Pilah Sampah yang menyasar anak-anak dan remaja melalui permainan edukatif, lomba, dan kegiatan sekolah dengan tujuan menanamkan kesadaran sejak dini bahwa setiap sampah berdampak pada lingkungan.

Dengan dampak yang semakin luas, lingkungan akan menjadi lebih bersih, budaya hidup sehat tumbuh, dan yang terpenting, banyak warga memperoleh tambahan penghasilan dari hasil kebun, kompos, hingga tabungan bank sampah.

Transformasi ini juga ditinjau langsung oleh Menteri Lingkungan Hidup/Kepala BPLH, Hanif Faisol Nurofiq. Ia menyebut RW 05 sebagai contoh pengelolaan sampah berbasis masyarakat yang perlu direplikasi ke wilayah lain

Menurut hasil tinjauannya, lokasi ini telah memilah 93,5 persen sampah rumah tangga yang melibatkan sebanyak 970 dari total 1.037 rumah tangga dalam pemilahan sampah domestik.

“Ketika masyarakat diberdayakan, mereka bisa menjadi pelaku utama perubahan. Butuh lebih banyak contoh seperti ini di seluruh Indonesia,” ujar Hanif sebagaimana dikutip dari keterangan tertulisnya pada Senin (30/6/2025).

Di tengah tantangan urbanisasi dan minimnya ruang terbuka, RW 05 Sunter Agung menjadi bukti bahwa solusi lingkungan bisa tumbuh dari solidaritas warga.

Kemenkes) menyebutkan bahwa 53 juta siswa SD hingga SMA akan mendapatkan skrining kesehatan gratis melalui program Cek Kesehatan Gratis (CKG).

Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, mengatakan program tersebut dimulai pada Juli 2025 dengan menyasar lebih dari 282.000 sekolah dan madrasah di Indonesia.

“CKG ini sudah diluncurkan pertama kali pada 3 Februari tahun ini, dan kemarin kami sudah mencapai 11 juta yang sudah diskrining,” ungkap Budi dalam keterangannya, Selasa (1/7/2025).

Secara nasional, CKG menargetkan 280 juta pemeriksaan kesehatan. Menurut Budi, pelaksanaannya dilakukan di Puskesmas maupun sekolah.

“Sekolah ini ada sekitar 250.000 lebih, dan secara logistik pelaksanaannya lebih masuk akal karena tempatnya tetap dan tidak berpindah-pindah,” ucap dia.

Untuk di SD, pemerintah menyiapkan puskesmas dan Unit Kesehatan Sekolah (UKS). Karenanya, setiap UKS bakal direvitalisasi agar lebih memadai bagi siswa.

Budi menyampaikan, paket skrining kesehatan gratis mencakup pemeriksaan fisik hingga kesehatan jiwa. Saat ini pihaknya turut menyoroti kesehatan jiwa lantaran banyak kasus yang tidak teridentifikasi sejak dini. Padahal angka kejadiannya cukup tinggi di kalangan pelajar.

Ia mencatat, capaian CKG mencapai 200.000 pemeriksaan per hari. Dengan masuknya sekolah sebagai lokasi pelaksanaan, angka ini diharapkan meningkat signifikan. Jawa Tengah menjadi provinsi dengan jumlah skrining tertinggi, disusul oleh Jawa Timur serta Jawa Barat.

“Kalau bisa dapat setengahnya dari total anak sekolah, kami bisa selesai dalam tiga bulan ke depan,” tutur Budi.

Kemenkes telah menggelar simulasi teknis dan sistem pelaksanaan sejak Juni 2025. Sosialisasi juga dilaksanakan bagi pemangku kepentingan termasuk Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Agama, dan Kementerian Dalam Negeri.

Program CKG merupakan salah satu dari tiga program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Dua program lainnya yakni pembangunan 66 rumah sakit di daerah terpencil dan percepatan penanggulangan tuberkulosis (TBC).

Kemenhut) bersama Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) mulai memulihkan lahan seluas 401 hektare di Taman Nasional Tesso Nilo, Pelalawan, Riau.

Penanaman kembali dimulai dengan meratakan lahan yang yang ditanami kelapa sawit secara ilegal.

Wadan Satgas PKH, Dody Triwinarno, menyebutkan penertiban kawasan TN Tesso Nilo dilakukan sejak 22 Mei 2025 dalam pengembalian fungsi hutan negara.

”Sejak tanggal 10 Juni 2025 secara sah negara sudah menguasai TNTN, tinggal sekarang kami melakukan proses percepatan pemulihan dalam TNTN”, ungkap Dody dalam keterangannya, Selasa (1/7/2025).

Sejauh ini, Kemenhut juga memeriksa para pemilik lahan di TN Tesso Nilo. Selain itu, Satgas PKH telah berkoordinasi terkait pemulihan TNTN, edukasi, sosialisasi, relokasi mandiri, pemasangan plang dan portal kawasan.

“Pasca kegiatan tersebut, mulai minggu Satgas PKH akan melakukan penumbangan dan pemusnahan pohon sawit dalam rangka reforestasi TNTN,” papar Dody.

“Penertiban dilakukan dengan cara-cara humanis mendahulukan pendekatan persuasif,” imbuh dia.

Sementara itu, NS, salah satu pemilik warga menyerahkan lahan seluas 401 hektare yang digunakannya kepada negara.

“Saya sadar sebagai pelaku usaha dalam kawasan TNTN, saya akan mengikuti proses yang telah saya ikuti melalui satgas PKH,” ucap NS.

Diberitakan sebelumnya, Kemenhut mencatat lahan seluas 40.000 hektare kawasan Hutan TNTN telah dibuka lalu ditanami sawit ilegal.

Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kemenhut, Dwi Januanto Nugroho, menyatakan pemerintah akan memulihkan kawasan hutan tersebut melalui skema rehabilitasi berbasis padat karya, restorasi ekosistem, serta penegakan hukum secara menyeluruh.

“TNTN menjadi target strategis Presiden dalam program pemulihan kawasan hutan, yang hasil awalnya akan diumumkan pada 17 Agustus 2025. Kami didukung oleh seluruh elemen, termasuk eselon I Kemenhut, untuk merehabilitasi kawasan hutan dengan pendekatan komprehensif dan humanis,” kata Dwi, Jumat (20/6/2025).

Satgas PKH melaporkan, populasi gajah di lokasi tersebut makin menurun ditambah degradasi kawasan karena aktivitas ilegal para pendatang dalam 20 tahun terakhir.

Dari sekitar 15.000 jiwa yang tinggal di kawasan TNTN, hanya 10 persen yang merupakan penduduk asli.

Pihaknya telah menempatkan 380 personel di 13 titik, memasang portal, membangun pos penjagaan, dan memulai proses pengosongan wilayah secara persuasif.