KUBET – Berita dan video terkini dari Indonesia dengan sudut pandang lokal

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto menegaskan prajurit TNI aktif yang menjabat di instansi sipil di luar 10 kementerian dan lembaga yang diperbolehkan harus segera mengundurkan diri atau pensiun dini.

Pernyataan tegas Panglima TNI ini sejalan dengan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, yang mengatur hanya 10 kementerian dan lembaga tertentu boleh ditempati oleh prajurit aktif.

“Jadi prajurit TNI aktif yang menjabat di Kementerian dan Lembaga lain akan pensiun dini atau mengundurkan diri dari dinas aktif sesuai dengan pasal 47 (UU TNI),” kata Agus dalam video yang terkonfirmasi pada Senin (10/3/2025). 

Markas Besar TNI pun mengonfirmasi pernyataan Panglima TNI ini.

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen Hariyanto menjelaskan pernyataan tersebut disampaikan Panglima TNI usai kegiatan Rakor Lintas Sektoral Pengamanan Idulfitri di Mabes Polri Jakarta pada Senin (10/4/2025).

Ia menjelaskan prajurit yang ingin menduduki jabatan sipil di luar ketentuan harus mengundurkan diri atau pensiun dini dari dinas militer.

Selain itu, kata dia, prajurit dapat mengajukan pengunduran diri untuk beralih ke jabatan sipil di luar struktur TNI.

Ia juga mengatakan keputusan proses pengunduran diri tersebut berada di pimpinan TNI.

“Setelah disetujui pengunduran dirinya, prajurit tersebut akan berstatus sipil penuh dan tidak lagi terikat aturan serta kewajiban sebagai anggota TNI,” ujarnya kepada Tribunnews.com, pada Senin (10/3/2025).

TB Hasanuddin Setuju Ucapan Panglima TNI

Pernyataan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto yang menegaskan prajurit TNI aktif harus mundur atau pensiun dini jika menduduki jabatan sipil di luar 10 kementerian dan lembaga yang diizinkan, mendapat dukungan dari Komisi I DPR RI.

Anggota Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin, menilai pernyataan Panglima TNI sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI (UU TNI), Pasal 47 ayat (2).

“Saya membaca di media sosial pernyataan Panglima TNI Pak Agus, yang mengatakan bahwa prajurit TNI aktif yang bertugas di kementerian atau lembaga sipil harus mengundurkan diri. Ya, memang seharusnya begitu,” ujar Hasanuddin di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (11/3/2025).

Menurutnya, UU TNI telah membatasi prajurit aktif hanya boleh bertugas di 10 instansi tertentu.

Adapun yang dimaksud yakni, kantor yang membidangi koordinator bidang politik dan keamanan negara, Pertahanan Negara, sekretaris Militer Presiden, Intelijen Negara, Sandi Negara, Lembaga Ketahanan Nasional, Dewan Pertahanan Nasional, Search and Rescue Nasional, Narkotika Nasional dan Mahkamah Agung. (Tribunnews/Gita/Rizki/Apfia Tioconny Billy/Malau)

Mohammed Bin Salman dan Zelensky Bahas Upaya Mencapai Perdamaian Berkelanjutan di Ukraina

TRIBUNNEWS.COM- Putra Mahkota Saudi Mohammed Bin Salman dan Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy membahas upaya untuk mencapai perdamaian yang “berkelanjutan, adil, dan komprehensif” di Ukraina, menurut pernyataan bersama yang diterbitkan oleh kantor berita negara Saudi (SPA) hari ini, menurut Reuters.

Zelensky dan Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio telah mengunjungi kerajaan itu sejak kemarin sementara pejabat Ukraina dan AS akan bertemu untuk melakukan pembicaraan penting hari ini guna menemukan jalan menuju diakhirinya perang.

Putra Mahkota Mohammed dan Zelensky mengatakan dalam pertemuan mereka, mereka akan meningkatkan hubungan investasi antara kedua negara di berbagai sektor termasuk energi, industri makanan, dan infrastruktur, pernyataan bersama tersebut menambahkan.

“Kedua pihak menyatakan bahwa mereka menantikan untuk mengeksplorasi peluang kerja sama bersama di bidang minyak, gas, produk turunannya, dan petrokimia,” menurut pernyataan bersama tersebut.

SUMBER: MIDDLE EAST MONITOR

75 Persen Warga Israel Mengatakan Netanyahu Harus Mundur dan Tanggung Jawab atas Serangan 7 Oktober

TRIBUNNEWS.COM- Hampir 75 persen warga Israel percaya Perdana Menteri Benjamin Netanyahu harus menerima tanggung jawab atas serangan lintas perbatasan yang dipimpin Hamas pada 7 Oktober 2023 dan mengundurkan diri, menurut survei terbaru oleh Institut Demokrasi Israel (IDI).

Indeks Suara Israel bulan Februari menemukan bahwa 48 persen responden menganggap Netanyahu harus segera mengundurkan diri, sementara 24,5 persen lebih memilih dia mengundurkan diri setelah perang di Gaza.

Selain itu, 14,5 persen percaya Netanyahu harus bertanggung jawab tetapi tetap menjabat, sementara hanya sepuluh persen yang merasa dia tidak boleh bertanggung jawab atau mengundurkan diri. 

Secara keseluruhan, 72,5 persen mendukung pengunduran dirinya sekarang atau setelah perang, dan 87 persen percaya dia harus menerima tanggung jawab terlepas dari apakah dia mengundurkan diri.

Menurut Times of Israel, survei tersebut juga menyoroti perbedaan antar demografi karena 45 persen responden Yahudi mendukung pengunduran diri Netanyahu segera, dibandingkan dengan 59 persen responden Arab. 

Keberpihakan politik juga berperan, dengan 83,5 persen responden berhaluan kiri dan 69 persen responden berhaluan tengah mendukung pengunduran diri segera, sementara hanya 25,5 persen responden berhaluan kanan yang sependapat dengan pandangan ini.

Selain itu, survei IDI baru-baru ini, yang dilakukan antara 25-28 Februari di antara 759 responden dalam bahasa Ibrani dan Arab, menemukan bahwa hanya 33 persen orang Israel yang optimis tentang masa depan ekonomi negara itu, sementara 30 persen menyatakan optimisme tentang kohesi sosial.

Jajak pendapat tersebut juga mengungkap bahwa mayoritas warga Israel, yakni 73 persen, mendukung langkah menuju fase kedua gencatan senjata dan kesepakatan pembebasan tahanan dengan Hamas, yang mengharuskan penghentian permusuhan sepenuhnya, penarikan pasukan Israel dari Gaza, dan pembebasan tahanan Palestina sebagai ganti semua tahanan yang tersisa. 

Ini termasuk 61,5 persen pemilih dari partai Likud milik Netanyahu.

Meskipun ada pandangan ini, hanya 41,5 persen responden yang menganggap Netanyahu memfasilitasi kesepakatan tersebut, dibandingkan dengan 85,5 persen yang menganggap Presiden AS Donald Trump sebagai pihak yang berperan. 

Israel sejauh ini menolak untuk memasuki negosiasi untuk tahap kedua perjanjian tersebut, karena akan memerlukan penarikan penuh dari Gaza dan penghentian perang secara total. 

Sebaliknya, otoritas Israel telah berupaya untuk memperpanjang tahap pertama untuk mengamankan pembebasan sandera lebih lanjut tanpa mengakhiri operasi militer, sebuah sikap yang ditolak Hamas.

Sementara itu, kantor Netanyahu mengumumkan bahwa sebuah delegasi akan melakukan perjalanan ke Doha hari ini untuk memajukan negosiasi gencatan senjata.

Perjanjian gencatan senjata telah diberlakukan di Gaza sejak 19 Januari, menghentikan perang Israel yang telah menyebabkan kerusakan luas dan menghancurkan daerah kantong Palestina tersebut.

Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) mengeluarkan surat perintah penangkapan pada bulan November untuk Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanannya Yoav Gallant atas kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza.

Israel juga menghadapi kasus genosida di Mahkamah Internasional (ICJ) atas perangnya di daerah kantong tersebut.

SUMBER: MIDDLE EAST MONITOR 

TRIBUNNEWS.COM – Presiden RI Prabowo Subianto mengumumkan perihal jadwal pencairan Tunjangan Hari Raya (THR) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan karyawan Swasta, Selasa (11/3/2025).

Selain itu, Prabowo membeberkan soal bonus Hari Raya untuk pengemudi dan kurir online.

“Masih terkait libur Idul Fitri, saya telah menandatangani PP Nomor 11 Tahun 2025 yang mengatur kebijakan pemberian THR dan Gaji ke-13 bagi Aparatur Sipil Negara (ASN),” ucapnya dalam keterangan pers, Selasa.

Menurut Prabowo, THR ASN akan dibayarkan dua minggu sebelum Hari Raya Idul Fitri.

“THR dan gaji ke-13 akan diberikan seluruh aparatur negara di pusat dan daerah, termasuk PNS, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, prajurit TNI-Polri, para hakim serta pensiunan, dengan jumlah total mencapai 9,4 juta penerima,” kata Prabowo.

Adapun untuk besaran THR bagi ASN pusat, meliputi gaji pokok, tunjangan melekat, dan tunjangan kinerja.

“Untuk THR dan gaji ke-13, besaran pemberiannya adalah bagi ASN pusat, prajurit TNI-Polri dan hakim, meliputi gaji pokok, tunjangan melekat, dan tunjangan kinerja,” lanjut Prabowo.

Sedangkan bagi ASN daerah, diberikan sama seperti ASN pusat, dan sesuai kemampuan daerah masing-masing.

Kemudian, bagi pensiunan diberikan sebesar uang pensiunan bulanan.

Prabowo menambahkan, THR akan dibayar dua minggu sebelum Hari Raya Idul Fitri, yakni mulai dicairkan pada Senin, 17 Maret 2025.

Lalu, gaji ke-13 akan dibayar pada awal tahun ajaran baru sekolah, yaitu bulan Juni 2025.

“Semoga dengan kebijakan ini, dapat membantu dalam mengelola kebutuhan selama mudik dan libur Lebaran,” harapnya.

Baca juga: THR Ojol 2025: 2 Alasan Mengapa Driver dan Kurir Online Layak Menerimanya

THR Minta THR Karyawan Swasta, BUMN, dan BUMD Cair Paling Lambat H-7 Lebaran

Pada kesempatan berbeda, sebelumnya Presiden Prabowo telah meminta agar pemberian tunjangan hari raya (THR) kepada karyawan swasta, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), cair paling lambat H-7 sebelum Hari Raya Idulfitri 1446 Hijriah.

TRIBUNNEWS.COM – Mantan Presiden Filipina Rodrigo Duterte (79) ditangkap di Bandara Internasional Manila pada Selasa (11/3/2025), berdasarkan surat perintah dari Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) atas tuduhan kejahatan terhadap kemanusiaan.

Penangkapan ini, terkait banyaknya orang yang tewas selama kampanye “Perang Melawan Narkoba” Duterte selama masa jabatannya sebagai presiden tahun 2016-2022.

Duterte ditangkap setelah tiba dari Hong Kong, menurut pernyataan kantor Presiden Filipina, Ferdinand Marcos.

Duterte dalam kondisi sehat saat ditangkap dan telah menjalani pemeriksaan medis.

Penangkapan Duterte secara tiba-tiba ini menimbulkan kegemparan di bandara.

Mengutip Newsweek, para pengacara dan ajudan Duterte dengan lantang memprotes bahwa mereka, bersama seorang dokter dan pengacara, dicegah untuk mendekatinya setelah ia ditahan polisi.

“Ini merupakan pelanggaran terhadap hak konstitusionalnya,” kata Senator Bong Go, sekutu dekat Duterte, kepada wartawan.

Surat perintah penangkapan dari ICC yang dikirim kepada pejabat Filipina, salinannya telah dilihat oleh The Associated Press, menyatakan bahwa ada alasan kuat untuk meyakini bahwa serangan terhadap korban bersifat meluas dan sistematis.

Serangan ini berlangsung selama beberapa tahun dan menyebabkan ribuan korban tewas.

Penangkapan Duterte dianggap perlu untuk memastikan kehadirannya di pengadilan, menurut surat perintah tertanggal 7 Maret.

“Mengingat risiko intervensinya terhadap investigasi serta ancaman terhadap keamanan saksi dan korban, majelis berpendapat bahwa penangkapan Tuan Duterte diperlukan,” tambah surat perintah tersebut.

Baca juga: Kronologi Eks Presiden Filipina Rodrigo Duterte Ditangkap di Bandara Manila

Kampanye “Perang Melawan Narkoba” Rodrigo Duterte

Mengutip Reuters, berikut adalah empat fakta mengenai kampanye “Perang Melawan Narkoba” yang dilakukan Rodrigo Duterte dan berujung pada penangkapannya:

1. Bertekad Menghabisi

Saat menjabat sebagai wali kota Davao, Filipina Selatan, Rodrigo Duterte dikenal sebagai “Si Penghukum” karena kebijakan kerasnya terhadap kejahatan.

TRIBUNNEWS.COM – YouTuber dan aktor Baim Wong menghadapi hujatan publik setelah unggahan istrinya, Paula Verhoeven, mengenai pengakuan buah hati mereka.

Video yang diunggah Paula di Instagram menampilkan reaksi putra keduanya yang histeris saat melihat kedatangan sang ibu di rumah.

Dalam video tersebut, putra kedua Paula terlihat menangis dan meminta ibunya untuk segera pulang.

Ia menyatakan kekhawatirannya bahwa kedatangan Paula akan membuat Baim Wong marah. “Mama, jangan di sini, nanti papa marah,” ucap putra mereka, seperti dilansir dari Tribunnews, Minggu (9/3/2025).

Ucapan putra Paula tersebut memicu reaksi negatif dari netizen.

Banyak yang menyerbu Instagram Baim Wong dengan hujatan.

Mereka menilai bahwa Baim telah menciptakan suasana yang membuat anaknya berpikir demikian.

Menanggapi hujatan tersebut, Baim Wong memilih untuk tidak marah.

Ia memberikan balasan yang santai, “Semoga saya tidak seperti itu,” tulisnya di kolom komentar Instagram, dikutip dari Tribunnews, Minggu (9/3/2025).

Baca juga: Tanggapan Baim Wong setelah Unggahan Paula Verhoeven soal Pengakuan Buah Hati Jadi Sorotan

Sebagai bentuk protes, sejumlah netizen menyerukan ajakan untuk memboikot Baim Wong, mulai dari karya hingga eksistensinya di dunia hiburan.

Ajakan ini merupakan respons terhadap kekesalan mereka terhadap sikap Baim dalam situasi tersebut.

“Sepiin job nya, jangan nonton vlognya, hilangkan popularitas, boikot,” tulis @umm***.

“Boikot aja tuh film yg di produserin sm baim, cancel culture lg aja artis artis yg kyk gni, gk usah di kasih naik daun, kasian istrinyaaa,” komentar @zxy***.

(Tribunnews.com, Rinanda) 

Konten ini disempurnakan menggunakan Kecerdasan Buatan (AI).

​TRIBUNNEWS.COM, MAGELANG – Uang Ganti Rugi (UGR) proyek jalan Tol Yogya-Bawen kerap dikaitkan dengan angka fantastis bahkan ada yang mencapai ratusan juta hingga miliaran rupiah.

Baca juga: Serahkan Rp85 Miliar untuk Warga Terdampak Tol Yogya-Bawen, Menteri Hadi: Ganti Untung, Bukan Rugi

Namun, tidak demikian bagi Asrofi Fauzan, warga Desa Sidomulyo, Candimulyo, Magelang, Jawa Tengah. Ia hanya menerima Rp 232.144 karena lahan miliknya yang terdampak proyek tol tak lebih luas dari keset kaki kamar mandi yakni hanya 0,3 meter persegi.

Awalnya ia tidak mengetahui bahwa tanahnya terdampak proyek tol.

“Dulu awal proses saya itu nggak tahu. Saya itu oleh perangkat desa ditanya, kok belum mengumpulkan berkas?. Saya bilang, memangnya kena (proyek tol)? Tapi saya nggak tahu yang kena berapa. Ternyata setelah dicek benar cuma kena 0,3 meter,” tuturnya ditemui di Kantor Desa Tampir Kulon, Kecamatan Candimulyo, Minggu(9/3/2025).

Meski merasa sedikit kecewa karena luas tanah yang terkena proyek hanya sedikit dan uang ganti rugi yang diterima juga kecil, Asrofi tetap mendukung pembangunan tol ini dengan mengikuti proses pembebasan lahan.

Bahkan, sempat terbersit di benak Asrofi untuk mengikhlaskan tanahnya.

Namun, karena dapat menghambat proses administrasi pembebasan lahan, ia tetap menjalani seluruh prosedur yang diperlukan untuk melepas tanahnya sesuai anjuran pemerintah.

Baca juga: Bupati Klaten Tolak Penggusuran Lahan Sawah untuk Tol Yogya-Solo, Beras Rojolele Terancam Punah

“Perasaannya ya agak kecewa karena kenanya sedikit, dapatnya sedikit. Tapi saya juga nggak apa, itu juga mendukung kemajuan lah. Yang jelas itu (proyek tol) untuk orang banyak,” ujarnya.

“Aslinya saya sedikit pun nggak dibayar nggak apa. Tapi sama pemerintah nggak bisa, dalam artian nanti repot dalam hal administrasi, itu aja,” tambahnya.

Tanah yang terkena proyek tol merupakan tegalan sawah atau lahan kosong yang hanya ditumbuhi pisang dan bambu.  Tanah tersebut merupakan warisan dari orang tuanya, sementara kakaknya berada di Sumatera.

Saat ditanya untuk apa uang ganti rugi tersebut, Asrofi menjawab singkat. “Untuk sedekah saja,”  ujarnya.

Sebelumnya, ia juga pernah menerima uang ganti rugi sekitar Rp 600 juta untuk tanah milik orang tuanya yang terkena proyek tol tahun lalu.

Kepala BPN Kabupaten Magelang, A Yani menjelaskan, pada Kamis (6/3/2025), uang ganti rugi telah dibayarkan untuk 95 bidang tanah di delapan desa.

Baca juga: Waspada Exit Gerbang Tol Bawen Macet Horor! Imbas One Way Kalikangkung-Bawen Diberlakukan

“Hari ini total nilai nominal ganti rugi yang dibayarkan mencapai Rp 61 miliar. Alhamdulillah semuanya datang. Kalau biasanya kita lihat UGR yang besar, hari ini ada yang kecil juga, seperti 0,3 meter dengan nilai Rp 232 ribu. Ini membuktikan bahwa hak masyarakat sejengkal pun tidak terlewatkan,” kata Yani.

Lebih lanjut, Yani mengungkapkan ada 54 bidang tanah di tujuh desa yang telah disetujui oleh Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) dan akan diproses pembayarannya pada pekan depan.

“Yang hari ini pembayaran untuk Desa Karangkajen, Pancuranmas, dan Girirejo di Kecamatan Secang. Kemudian Desa Purwodadi, Kecamatan Tegalrejo dan Desa Bojong, Kecamatan Mungkid. Lalu Desa Sidomulyo, Tampir Kulon, dan Desa Tempak di Kecamatan Candimulyo,” katanya.

“Untuk minggu depan, pembayaran akan dilakukan di Desa Karangkajen, Madusari, Donorejo, Tampingan, Banyuurip, Purwodadi, dan Tampir Kulon,” sambung Yani.

Proses pembayaran UGR proyek Tol Yogya-Bawen di Magelang saat ini sudah dituntaskan pada seksi 1 hingga 4, sementara seksi 5 masih dalam tahap penilaian oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP).

Baca juga: Tanah 2 Meter Persegi Milik Warga Kabupaten Magelang Terdampak Pembangunan Tol Yogya-Bawen

“Seksi 1 hingga 4 sudah selesai pembayaran. Untuk seksi 5, saat ini masih dalam proses penilaian. Data sudah diserahkan ke KJPP, tinggal menunggu hasilnya. Jika hasil penilaian sudah turun, kita akan lanjut ke tahap musyawarah,” pungkas Yani.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kisah sedih datang dari Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Seorang Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Yetti Purwaningsih meninggal di Peru sejak 25 Februari 2025.

Baca juga: TKI Tewas di Korea Diduga karena Keracunan Gas, Korban Meninggal 2 Hari Sebelum Ulang Tahunnya

Namun, hingga kini, jenazah belum bisa dipulangkan. Mursito (47), warga Desa Pageraji RT 6 RW 7, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah mengatakan dirinya sudah menunggu dua pekan menanti kepulangan jenazah kakaknya yang meninggal di Peru tersebut.

Mursito menjelaskan, untuk memulangkan kakaknya ini, dia telah menghubungi Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) hingga mengajukan permohonan ke Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Lima, Peru. Namun, belum membuahkan hasil. 

Hingga kini belum ada kejelasan jenazah kakaknya bisa dipulangkan atau tidak. Yetti disebut sudah merantau di Peru selama 20 tahun.  Dia membuka usaha kuliner di sana. 

Keluarga terakhir berhubungan dengan Yetti pada 31 Januari 2025 melalui video call. Kemudian keluarga mendapat kabar pada 25 Februari 2025 Yetti meninggal dunia. 

Baca juga: Resahkan Warga, Remaja Belasan Tahun di Semarang-Banyumas Diringkus karena Perang Sarung

Terkait pemulangan jenazah ini, Mursito juga meminta bantuan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. “Kami sekeluarga sangat berharap pemerintah bisa membantu mempercepat pemulangan jenazah kakak saya. Dokumen semua sudah lengkap, akta kematian sudah ada,” ucap Mursito, Minggu(9/3/2025).

Salah satu kendala utama dalam proses pemulangan jenazah adalah biaya.​ Mursito mengungkapkan, kakaknya sebenarnya memiliki tabungan sebesar 23.000 Sol Peru atau setara Rp100 juta yang ditinggalkannya di Peru.

“Kami mohon bantuan siapa pun yang bisa membantu, dan seharusnya pemerintah bisa melakukan. Kami hanya ingin jenazah kakak saya bisa segera dipulangkan, bahkan jika hanya tinggal tulangnya saja,” terangnya. 

Pihak keluarganya hanya bisa berdoa dan berharap ada titik terang dalam proses pemulangan. 

Keluarga menanti dengan penuh harap agar jenazah Yetti Purwaningsih bisa dikebumikan di tanah kelahirannya, di Banyumas.

Sementara itu Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Banyumas, Wahyu Dewanto menyatakan siap memfasilitasi pemulangan jenazah Yetty Purwaningsih dari Peru ke Banyumas untuk dapat dimakamkan. Pihaknya mengatakan saat ini masih menunggu keputusan dari pemerintah Peru terkait pemulangan jenazah. 

Menurutnya terdapat dua opsi yang saat ini tengah dipertimbangkan, yakni jenazah Yetty dapat dipulangkan ke Indonesia atau dimakamkan di Peru.

“Jika diperbolehkan pulang, biaya pemulangan jenazah diperkirakan mencapai Rp 250 juta. Namun, apabila dimakamkan di Peru, pembiayaan bisa menggunakan dana pribadi yang ditinggalkan almarhumah,” jelas Wahyu. 

Baca juga: TKI di Malaysia dapat Pelatihan Public Speaking, Personal Branding dan Kepemimpinan

Wahyu mengungkapkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banyumas tidak mencakup alokasi anggaran khusus untuk biaya pemulangan jenazah warga yang meninggal di luar negeri.

Meski begitu, Bupati yang telah mengetahui situasi ini, dan akan memperjuangkan kekurangan biaya melalui sumber non-APBD, seperti Corporate Social Responsibility (CSR), BAZNAS, atau lembaga lainnya.

Tandingi AS-Israel, Iran-Rusia-China Gelar Latihan Perang Besar-besaran di Teluk Oman

TRIBUNNEWS.COM – Angkatan laut Iran, Rusia, dan China dilaporkan akan mengadakan latihan militer di lepas pantai Iran minggu ini dalam upaya untuk meningkatkan kerja sama, media Iran melaporkan pada hari Minggu.

“Ketiga negara, yang memiliki keinginan bersama untuk melawan apa yang mereka cirikan sebagai hegemoni Amerika, telah mengadakan latihan serupa di wilayah tersebut dalam beberapa tahun terakhir,” kata laporan Al Arabiya, Minggu (9/3/2025).

Baca juga: Israel Pasang Mata, Operasi Zolfaqar 1403 Ungkap Iran Punya Pangkalan Baru Rudal Bawah Tanah

Latihan “akan dimulai pada Selasa (11/3/2025) di pelabuhan Chabahar,” yang terletak di tenggara Iran di Teluk Oman, kata kantor berita Tasnim, tanpa menyebutkan durasinya.

“Perang dan kapal tempur dan dukungan dari pasukan angkatan laut China dan Rusia, serta kapal perang pasukan angkatan laut Iran dan Korps Pengawal Revolusi Iran (IRGC), sayap ideologis militer Iran, diharapkan untuk berpartisipasi, menurut laporan Tasnim.

Latihan akan berlangsung “di Samudra Hindia utara” dan bertujuan untuk “memperkuat keamanan di kawasan itu, dan memperluas kerja sama multilateral antara negara-negara yang berpartisipasi,” kata Tasnim.

Azerbaijan, Afrika Selatan, Oman, Kazakhstan, Pakistan, Qatar, Irak, Uni Emirat Arab dan Sri Lanka akan hadir sebagai pengamat.

China akan mengerahkan “kapal perusak dan kapal pasokan,” kata kementerian pertahanan Beijing di jaringan media sosial WeChat.

Tentara Iran melakukan latihan di daerah yang sama pada bulan Februari untuk “memperkuat kemampuan pertahanan terhadap ancaman apa pun.”

Pesawat AS dan Jet Tempur Israel Unjuk Kekuatan di Dekat Iran

Latihan perang Iran, Rusia,dan China ini akan menandingi apa yang diumumkan oleh Pasukan Pertahanan Israel (IDF) mengatakan pada Kamis (6/3/2025) kemarin.

IDF menyatakan, Angkatan udara Israel (IAF) dan AS telah melakukan latihan militer gabungan di Mediterania Timur.

Latihan gabungan yang melibatkan pesawat pengebom jarak jauh ini terjadi pada Selasa (4/3/2025).

Latihan ini dilakukan pada saat yang sangat kritis, kemungkinan menunjukkan pesan kepada Iran atas adanya potensi serangan terhadap fasilitas nuklir Teheran.

Dua jenis jet tempur terlihat melintasi langit Mediterania Timur pada saat itu.

TRIBUNNEWS.COM – Berikut informasi tentang alasan pengangkatan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) seperti CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil) dan PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) tahun 2024 yang diundur.

Pemerintah mengumumkan penundaan pengangkatan CPNS dan PPPK Tahun Anggaran 2024.

Apa Alasan Pemerintah Melakukan Penundaan Pengangkatan ASN 2024?

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenpanRB) Rini Widyantini menjelaskan bahwa penundaan ini dilakukan untuk memberikan ruang bagi pemerintah dalam menyelesaikan penataan pegawai non-ASN.

Mengapa Penataan Pegawai Non-ASN Penting?

Pemerintah menyadari bahwa penataan pegawai non-ASN harus dilakukan terlebih dahulu sebelum pengangkatan CPNS dan PPPK.

Beberapa alasan utama mencakup:

– Kesiapan Instansi:

Terdapat sejumlah instansi pemerintah yang masih memerlukan waktu untuk menuntaskan pengadaan pegawai.

– Formasi Jabatan:

Data mengenai formasi pemerintah masih memerlukan penyelarasan lebih lanjut untuk jabatan dan penempatan.

– Usulan Formasi:

Terdapat usulan formasi dari beberapa instansi yang tidak perlu dimaksimalkan, sehingga perlu penataan yang lebih baik.

Dengan alasan-alasan ini, pemerintah meyakinkan peserta bahwa mereka yang dinyatakan lolos seleksi CASN 2024 akan tetap diangkat menjadi ASN.

Baca juga: CPNS Menunggu Pengangkatan Oktober 2025, Apa Saja Aktivitas yang Dilakukan?

Bagaimana Jadwal Penyesuaian Pengangkatan CPNS dan PPPK Tahun 2024?

Dari rapat yang telah diadakan, penjadwalan ulang untuk pengangkatan CPNS dan PPPK tahun 2024 telah ditetapkan.

Pengangkatan CPNS dijadwalkan akan dilakukan pada Oktober 2025, sementara pengangkatan PPPK akan mundur hingga Maret 2026.